Headline
Mantan finalis Idola Cilik dan kreator konten juga memilih menikah di KUA.
Mantan finalis Idola Cilik dan kreator konten juga memilih menikah di KUA.
Ketegangan antara Thailand dan Kamboja meningkat drastis sejak insiden perbatasan
DINAS Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta melakukan sejumlah rekayasa lalu lintas terkait aksi demontrasi yang akan digelar pada hari ini Selasa (13/10) siang di depan Istana Merdeka. Sejumlah ruas jalan di sekitar Monas telah ditutup sejak Senin (12/10) malam.
"Sejak semalam, kami telah menutup sejumlah ruas jalan yaitu Jalan Medan Merdeka Barat, Jalan Museum, Jalan Medan Merdeka Utara, Jalan Majapahit, Jalan Veteran," ujar Kepala Dishub DKI Jakarta Syafrin Liputo dalam keterangan resmi, Selasa (13/10).
Kemudian, akan dilakukan penutupan secara situasional pada Jalan Medan Merdeka Selatan dan Jalan Budi Kemuliaan.
Baca juga: Polda Metro Jaya Tutup Akses Jalan Menuju Istana Negara
Syafrin menjelaskan ada empat pengalihan arus lalu lintas. Pertama, lalu lintas dari arah utara atau Kota dialihkan di Simpang Harmoni menuju Jalan Juanda, kemudian ke Jalan Pos, belok ke Jalan Gunung Sahari, dan seterusnya.
Kedua, kendaraan dari arah selatan atau Blok M dialihkan melalui Jalan Kebon Sirih ke Jalan Fakhrudin, lalu ke Jalan Cideng Barat, kemudian ke Jalan Budi Kemuliaan, belok ke Jalan Abdul Muis.
Lalu lintas dari arah barat atau Slipi dialihkan melalui Jalan Kebon Sirih ke Jalan Tugu Tani. Lalu ke Kwitang atauJalan Budi Kemuliaan, belok ke Jalan Medan Merdeka Selatan, kemudian Jalan Medan Merdeka Timur dan seterusnya.
Terakhir, lalu lintas arah timur atau Pulogadung dialihkan melalui Jalan Medan Merdeka Selatan menuju Jalan Budi Kemuliaan, lalu ke Jalan Abdul Muis.
Kemudian, Parkir IRTI Monas juga telah ditutup untuk umum sejak 12 Oktober 2020 pukul 22.00 WIB hingga 14 Oktober 2020 pukul 01.00 WIB.
"Bagi pengguna fasilitas parkir IRTI Monas agar menggunakan fasilitas parkir lainnya," ucap Syafrin.
Persaudaraan Alumni (PA) 212, Front Pembela Islam (FPI), dan Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Ulama berencana akan menggelar aksi menolak RUU Cipta Kerja pada Selasa (13/10) siang. (OL-1)
WAKIL Ketua MPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas mengajak seluruh masyarakat, terutama warga Bali untuk sama-sama memperjuangkan UU Kebudayaan.
Omnibus Law: Kupas tuntas kebijakan ekonomi terbaru, dampak, dan peluangnya. Panduan lengkap untuk memahami perubahan signifikan ini!
DIREKTUR Pusat Studi Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Andalas Charles Simabura berpendapat rancangan undang-undang Kepemiluan rawan diakali ketika menggunakan model omnibus law.
Kajian itu pun, kata dia, akan membahas agar produk undang-undang tak menyalahi aturan yang ada.
Bima memastikan bahwa Kementerian Dalam Negeri sebagai perwakilan pemerintah akan berkomunikasi dengan Komisi II DPR RI mengenai putusan MK tersebut.
Saat ini anggota DPR RI masih menjalani masa reses. Setelah reses berakhir, Rifqi memastikan pihaknya bakal melakukan rapat dengan pimpinan DPR RI.
Dalam putusannya, MK telah menyatakan bahwa ambang batas parlemen konstitusional bersyarat harus dijalankan pada tahun 2029 dan pemilu berikutnya.
kehadiran UU Cipta Kerja merupakan momentum yang tepat bagi generasi muda untuk mengembangkan kewirausahaan dan keterampilan kerja
Buku UU Cipta Kerja nanti dapat menjelaskan bagaimana latar belakang yang mendasari pembuatan UU Ciptaker
UU Cipta Kerja merupakan sebuah instrumen deregulasi dan debirokratisasi.
Buku UU Cipta Kerja nanti dapat menjelaskan bagaimana latar belakang yang mendasari pembuatan UU Ciptaker
Satgas Percepatan Sosialisasi UU Cipta Kerja menyelenggarakan Focus Group Discussion ( FGD) bersama Guru Besar Universitas Gadjah Mada (UGM)
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved