Headline
Pertemuan dihadiri Dubes AS dan Dubes Tiongkok untuk Malaysia.
Pertemuan dihadiri Dubes AS dan Dubes Tiongkok untuk Malaysia.
DIREKTORAT Lalu Lintas Polda Metro Jaya menutup ruas Jalan Medan Merdeka Barat atau Patung Kuda menuju arah Istana Merdeka, Senin (12/10) malam. Penutupan dilakukan sebagai mengansitipasi aksi unjuk rasa elemen masyarakat terkait Undang-Undang Cipta Kerja.
"Malam ini Merdeka Barat (Patung kuda ke arah Istana) ditutup," kata Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Polisi Sambodo Purnomo Yogo saat dikonfirmasi di Jakarta.
Selain itu, petugas kepolisian juga menutup akses jalan dari Harmoni menuju Istana Merdeka sejak Senin (12/10) malam. "Disisakan jalur busway," ujar Sambodo.
Petugas Ditlantas Polda Metro Jaya juga menyiapkan pengalihan arus lalu lintas secara situasional di sekitar Monumen Nasional (Monas) Jakarta Pusat saat massa pengunjuk rasa memadati kawasan tersebut.
Sebelumnya, elemen PA 212, GNPF Ulama, FPI, dan HRS Center berencana akan menggelar aksi penolakan terhadap UU Cipta Kerja di depan Istana Merdeka, Selasa (13/10). (Ant/R-1)
Study tour pelajar telah menyumbang 40%-50% kegiatan usaha jasa wisata di Jawa Barat.
KOMUNITAS pengemudi ojek online (ojol) yang tergabung dalam, Unit Reaksi Cepat (URC) Bergerak, akan menggelar unjuk rasa besok, Kamis, (17/7) di Patung Kuda, Monas.
Massa yang berkumpul di depan Kampus UPI Jalan Veteran Purwakarta, kemudian bergerak melakukan long march, menyusuri jalan protokol, Purwakarta.
RATUSAN mantan pegawai pabrik gula (PG) PT Perkebunan Nusantara (PTPN) se Jawa Tengah (jateng) menggelar aksi jalan kaki ke Istana Kepresidenan Jakarta, menuntut uang pensiun yang layak.
Presiden AS Donald Trump menyatakan tidak punya pilihan selain menurunkan Garda Nasional ke Los Angeles.
Jaksa Agung Rob Bonta dan Gubernur California Gavin Newson menggugat pemerintahan Trump atas pengerahan Garda Nasional ke Los Angeles.
WAKIL Ketua MPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas mengajak seluruh masyarakat, terutama warga Bali untuk sama-sama memperjuangkan UU Kebudayaan.
Omnibus Law: Kupas tuntas kebijakan ekonomi terbaru, dampak, dan peluangnya. Panduan lengkap untuk memahami perubahan signifikan ini!
DIREKTUR Pusat Studi Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Andalas Charles Simabura berpendapat rancangan undang-undang Kepemiluan rawan diakali ketika menggunakan model omnibus law.
Kajian itu pun, kata dia, akan membahas agar produk undang-undang tak menyalahi aturan yang ada.
Bima memastikan bahwa Kementerian Dalam Negeri sebagai perwakilan pemerintah akan berkomunikasi dengan Komisi II DPR RI mengenai putusan MK tersebut.
Saat ini anggota DPR RI masih menjalani masa reses. Setelah reses berakhir, Rifqi memastikan pihaknya bakal melakukan rapat dengan pimpinan DPR RI.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved