Headline
Mantan finalis Idola Cilik dan kreator konten juga memilih menikah di KUA.
Mantan finalis Idola Cilik dan kreator konten juga memilih menikah di KUA.
Ketegangan antara Thailand dan Kamboja meningkat drastis sejak insiden perbatasan
KAPOLDA Metro Jaya Irjen Nana Sudjana meminta aparat sabar saat mengamankan aksi unjuk rasa penolakan UU Cipta Kerja di Jakarta.
Nana mengatakan pihaknya tidak ingin kembali ada ricuh seperti yang terjadi pada Kamis (8/10) lalu.
Dari pantauan Media Indonesia, ratusan buruh telah memadati jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat yang mengarah ke Istana Negara untuk menolak omnibus law Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker).
Baca juga: Ada Aksi Unjuk Rasa di Patung Kuda, Lalin TransJakarta Dialihkan
Nana menilai aksi unjuk rasa diperbolehkan karena ada jaminan menyampaikan pendapat di muka umum. Maka dari itu, pihaknya akan mengawal dan mengamankan aksi unjuk rasa dengan baik.
"Tapi, ketika mereka melakukan aksi anarkis, kami akan melakukan tindakan," jelas Nana ketika apel pasukan antisipasi bersama TNI di Monas, Jakarta Pusat, Senin (12/10).
"Kami ingin menjamin keamanan ketertiban di Jakarta. Sudah kami evaluasi dan persiapan dalam menghadapi permasalahan yang ada," ungkap Nana.
Nana menjelaskan pihaknya telah melakukan Tactical Wall Game (TWG) untuk mengantisipasi dan memetakan pengamanan potensi kerawanan.
"Sudah kami siapkan antisipasi keamanan," jelas Nana. (OL-1)
WAKIL Ketua MPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas mengajak seluruh masyarakat, terutama warga Bali untuk sama-sama memperjuangkan UU Kebudayaan.
Omnibus Law: Kupas tuntas kebijakan ekonomi terbaru, dampak, dan peluangnya. Panduan lengkap untuk memahami perubahan signifikan ini!
DIREKTUR Pusat Studi Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Andalas Charles Simabura berpendapat rancangan undang-undang Kepemiluan rawan diakali ketika menggunakan model omnibus law.
Kajian itu pun, kata dia, akan membahas agar produk undang-undang tak menyalahi aturan yang ada.
Bima memastikan bahwa Kementerian Dalam Negeri sebagai perwakilan pemerintah akan berkomunikasi dengan Komisi II DPR RI mengenai putusan MK tersebut.
Saat ini anggota DPR RI masih menjalani masa reses. Setelah reses berakhir, Rifqi memastikan pihaknya bakal melakukan rapat dengan pimpinan DPR RI.
Dalam putusannya, MK telah menyatakan bahwa ambang batas parlemen konstitusional bersyarat harus dijalankan pada tahun 2029 dan pemilu berikutnya.
kehadiran UU Cipta Kerja merupakan momentum yang tepat bagi generasi muda untuk mengembangkan kewirausahaan dan keterampilan kerja
Buku UU Cipta Kerja nanti dapat menjelaskan bagaimana latar belakang yang mendasari pembuatan UU Ciptaker
UU Cipta Kerja merupakan sebuah instrumen deregulasi dan debirokratisasi.
Buku UU Cipta Kerja nanti dapat menjelaskan bagaimana latar belakang yang mendasari pembuatan UU Ciptaker
Satgas Percepatan Sosialisasi UU Cipta Kerja menyelenggarakan Focus Group Discussion ( FGD) bersama Guru Besar Universitas Gadjah Mada (UGM)
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved