Headline
RI dan Uni Eropa menyepakati seluruh poin perjanjian
Indonesia memiliki banyak potensi dan kekuatan sebagai daya tawar dalam negosiasi.
POLRI secara total telah menangkap lebih dari 3 ribu orang yang terlibat dalam demonstrasi menolak Undang-Undang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja), yang terjadi di berbagai wilayah Indonesia, Kamis, (8/10). Kepala Divisi Humas Mabes Polri Komisaris Besar Raden Prabowo Argo Yuwono mengatakan sampai saat ini para pendemo yang ditangkap masih akan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
"Pendemo sampai saat ini masih dilakukan pemeriksaan karena kita lihat dan akan diidentifikasi," papar Argo di Mabes Polri, Jakarta, Jumat (9/10).
Penangkapan juga dilakukan kepada 601 orang dari masyarakat umum, 443 mahasiswa, 419 buruh, dan 55 pengangguran.
"Pelajar dan anak-anak akan kami panggil orang tuanya biar bisa tahu apa yang dilakukan putranya sehingga pengawasan tidak hanya di sekolah, tapi juga di rumah," papar Argo.
Argo mengungkapkan pihaknya tetap menjalankan SOP yang berlaku ketika mengawal demonstrasi di berbagai titik Indonesia.
"Anggota tidak dibekali senjata api. Tidak ada itu ya. Yang kedua, polisi nego dengan pengunjuk rasa dan mendengarkan aspirasi mereka," terangnya.
baca juga: PWI Kecam Polisi Lakukan Kekerasan Pada Jurnalis
Argo menambahkan, kepolisian mengamankan area tertentu yang tidak diperbolehkan dimasuki oleh massa.
"Imbauan-imbauan juga bisa dilakukan. Jangan sampai terpancing, kita lakukan edukasi, tidak usah terpancing, kita lakukan secara persuasif secara humanis," tambahnya. (OL-3)
WAKIL Ketua MPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas mengajak seluruh masyarakat, terutama warga Bali untuk sama-sama memperjuangkan UU Kebudayaan.
Omnibus Law: Kupas tuntas kebijakan ekonomi terbaru, dampak, dan peluangnya. Panduan lengkap untuk memahami perubahan signifikan ini!
DIREKTUR Pusat Studi Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Andalas Charles Simabura berpendapat rancangan undang-undang Kepemiluan rawan diakali ketika menggunakan model omnibus law.
Kajian itu pun, kata dia, akan membahas agar produk undang-undang tak menyalahi aturan yang ada.
Bima memastikan bahwa Kementerian Dalam Negeri sebagai perwakilan pemerintah akan berkomunikasi dengan Komisi II DPR RI mengenai putusan MK tersebut.
Saat ini anggota DPR RI masih menjalani masa reses. Setelah reses berakhir, Rifqi memastikan pihaknya bakal melakukan rapat dengan pimpinan DPR RI.
Dalam putusannya, MK telah menyatakan bahwa ambang batas parlemen konstitusional bersyarat harus dijalankan pada tahun 2029 dan pemilu berikutnya.
kehadiran UU Cipta Kerja merupakan momentum yang tepat bagi generasi muda untuk mengembangkan kewirausahaan dan keterampilan kerja
Buku UU Cipta Kerja nanti dapat menjelaskan bagaimana latar belakang yang mendasari pembuatan UU Ciptaker
UU Cipta Kerja merupakan sebuah instrumen deregulasi dan debirokratisasi.
Buku UU Cipta Kerja nanti dapat menjelaskan bagaimana latar belakang yang mendasari pembuatan UU Ciptaker
Satgas Percepatan Sosialisasi UU Cipta Kerja menyelenggarakan Focus Group Discussion ( FGD) bersama Guru Besar Universitas Gadjah Mada (UGM)
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved