Headline
Pemerintah tegaskan KPK pakai aturan sendiri.
PEMERINTAH Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta masih akan terus melakukan pengerukan sungai dan waduk. Menurut Sekretaris Dinas Sumber Daya Alam (SDA) Dudi Gardesi, pengerukan sungai merupakan salah satu aktivitas rutin yang memang seharusnya dilakukan untuk mengantisipasi banjir di ibu kota.
“Intinya di waduk-waduk dan di kali-kali, lalu alat-alat kita tetap bekerja sebagaimana mestinya untuk pengerukan. Karena kita memang punya sumber daya sendirikan, punya truk, alat berat, kontraktor dan pasukannya juga sehingga itu jalan terus baik yang menggunakan alat maupun manual pakai orang,” kata Dudi saat dihubungi Media Indonesia, Sabtu (26/9).
Adapun pengerukan sungai ini bertujuan meningkatkan kapasitas air. Sehingga, saat curah hujan deras dan menimbulkan genangan air, sungai-sungai di Jakarta mampu untuk menampungnya.
Sementara itu, untuk target kapasitas pengerukan, pihaknya mengaku belum memiliki desain detailnya. Lantaran, saat ini, tengah dalam situasi mendesak adanya potensi musim hujan lebih cepat.
“Kalau sekarang ini kita lebih ke arah meningkatkan kapasitas. Apakah desainnya seperti apa itu kita masih agak meraba-raba dalam artian sedalam apa desain dulunya. Karena banyak rencana pekerjaan atau gambar-gambar itu juga kita tidak pegang. Makanya harus diukur ulang, cuma kalau harus ukur ulang dan segala macam kan memerlukan waktu lagi. Sedangkan ini kan sifatnya agak mendesak sehingga kita kerjakan aja dulu,” paparnya.
Baca juga: Antisipasi Banjir, Pemprov DKI Perbaiki Pompa di 15 Underpass
Sementara itu, dalam pelaksanaan teknis, menurutnya, harus mengutamakan kehati-hatian. Sebab, berdasarkan laporan-laporan yang diterima, pengerukan sudah terjadi lama. Sehingga sekarang cukup banyak juga yang perlu dilakukan.
“Dalam pelaksanaan teknisnya lebih ke arah kehati-hatian tapi memang kalau di laporan yang saya terima kebanyakan saluran itu setelah dulu pernah dikeruk, belum pernah dikeruk-keruk lagi sehingga sekarang cukup banyak juga yang kita lakukan. Kita buang ke CDF Ancol,” jelasnya.
“Kita bergerak (pengerukan) sampai batas jangan sampai menimbulkan kerusakan di strukturnya. Takutnya banjir rob dan segala macem,” pungkasnya.(OL-5)
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mulai menerapkan pajak sebesar 10% terhadap 21 jenis fasilitas dan aktivitas olahraga.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bergerak cepat menangani banjir yang melanda sejumlah wilayah Ibu Kota
Komunitas bermain yang biasa melakukan aktivitas di kawasan Gelora Bung Karno (GBK) Senayan, Jakarta, mengaku dimintai biaya Rp 1,9 juta.
Pemprov DKI melalui Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi (DTKTE) diminta menggandeng sejumlah perusahaan swasta.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengakui, penyelenggaraan Jakarta International Marathon itu akan berdampak terhadap aktivitas masyarakat.
Kendati demikian, Sarjoko tak menyebut secara detail 40 sekolah mana saja yang akan dilakukan uji coba sekolah swasta gratis tersebut.
Pantai Ungkea, yang merupakan salah satu kawasan wisata dan habitat alami di Morowali Utara, menjadi fokus utama pembersihan dari sampah plastik dan berbagai jenis sampah lainnya.
Penggunaan komposter memungkinkan masyarakat mengolah sampah organik menjadi kompos, mengurangi emisi metana, dan memperbaiki kualitas tanah secara lokal.
LEMBAGA Pemantau Penyimpangan Aparatur Daerah (LP2AD) menilai Refuse Derived Fuel (RDF) Rorotan bisa menjadi sebagai standar nasional dalam pengelolaan sampah perkotaan.
Pembersihan sampah kiriman ini tidak hanya dilakukan di Pulau Lancang, tetapi juga di pulau-pulau lainnya setiap harinya.
Pemerintah Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur, menggelar pelatihan pengelolaan sampah
Pulau sampah yang sebelumnya menggunung di sebuah behas tambak di kampung itu sudah tidak terlihat lagi dan hanya menyisakan beberapa sisa sampah berserakan .
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved