Headline
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Pemprov DKI Jakarta berupaya agar seni dan tradisi Betawi tetap tumbuh dan hidup.
BERDASARKAN operasi yustisi sepanjang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) jilid II, lebih dari 200 tempat usaha yang ditutup sementara karena melanggar protokol kesehatan.
Adapun operasi yustisi yang digencarkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta turut menggandeng Polda Metro Jaya dan TNI. Ratusan tempat usaha yang ditutup mencakup kafe, hotel, restoran, warung makan, hingga perkantoran.
Baca juga: Anies: 857 Ribu Warga Jakarta Sudah Tes Usap
Penutupan sementara dilakukan karena tempat usaha tersebut melanggar protokol kesehatan. Serta, ditemukan karyawan yang terinfeksi covid-19. Operasi yustisi berlangsung sejak 14 September lalu.
"Terkait operasi yustisi sejak 14 September, lebih dari 200 kantor, kafe, restoran, hingga hotel, yang kami tutup sementara. Karena di situ ada penyebaran covid-19 dan ada pelanggaran," jelas Wakil Gubernur DKI Ahmad Riza Patria, Jumat (25/9).
Dari penindakan itu, total denda yang terkumpul lebih dari Rp600 juta. Operasi yustisi melibatkan sekitar 20 ribu personel, yang mencakup Satpol PP DKI, ASN DKI, Polda Metro Jaya dan TNI.
Baca juga: PSBB Diperpanjang, Pengawasan Mobilitas Orang Harus Diperketat
Meski jumlah personel tergolong banyak, namun ini belum ideal untuk mengawasi 11 juta warga di Ibu Kota. "Kami dari pagi, sore dan malam melakukan pengawasan. Memang jumlahnya banyak, tapi dibandingkan 11 juta warga Jakarta, tentu tidak memadai," pungkas Ariza, sapaan akrabnya.
Oleh karena itu, dia meminta masyarakat disiplin menerapkan protokol kesehatan. Sehingga, risiko penularan covid-19 dapat ditekan. Warga juga diimbau untuk saling mengingatkan terkait upaya pencegahan covid-19.(OL-11)
PEMPROV DKI Jakarta tak akan melakukan operasi yustisi bagi pendatang baru Jakarta, tetapi akan melakukan pembatasan terkait penyaluran bantuan sosial (bansos).
Pendatang baru yang ingin mengadu nasib di Kota Depok diminta mempersiapkan jaminan kesempatan untuk bekerja.
GUBERNUR DKI Jakarta Pramono Anung mempersilahkan para pendatang dari daerah lain tinggal ke Jakarta pascalebaran. pihaknya tidak akan menggelar operasi yustisi
Pendatang baru yang akan datang usai Lebaran tahun 2025 diprediksi sekitar 10.000 hingga 15.000 jiwa.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung tidak akan menerapkan kebijakan yustisi atau penertiban secara hukum bagi pendatang baru pada musim Lebaran tahun ini.
Semua pihak berhak datang berkunjung atau menetap di Jakarta. Karena itu, Pemprov DKI tidak akan melakukan operasi yustisi untuk mencegah pendatang.
Masyarakat yang sudah terlanjur mudik diminta tidak kembali ke Jakarta. Tujuannya agar penyebaran covid-19 di Ibu Kota tidak semakin meluas.
"Jika masih ada orang yang otaknya berpikir lockdown tidak lebih baik daripada social distancing, pasti lah orang itu terbawa arus politik."
Dia juga memborong dan memberikan tanggapan atas barang yang ia beli itu. Misalnya membeli sambel, ia akan mempromosikan sambel itu dengan sensasi nikmat yang ia rasakan.
Wali Kota Jakarta Selatan Marullah Mataliti mengungkapkan para pedagang yang meramaikan pasar Cipulis bukan pedangan yang punya kios di pasr Cipulir. Mereka adalah PKL.
Tulus menambahkan bahwa keberlangsungan dan nasib driver harus mendapatkan perhatian serius baik dari managemen aplikator, atau bahkan dari konsumennya.
Di 33 titik itu, jelas dia, polisi akan memantau penerapan pembatasan penumpang kendaraan bermotor.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved