Headline
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Kumpulan Berita DPR RI
MABES Polri membeberkan hasil Operasi Yustisi sementara yang melibatkan personel gabungan, antara Polri, TNI, Satpo-PP, dan stakeholder lainnya.
Kabag Penum Divisi Humas Polri, Kombes Pol Ahmad Ramadhan, menuturkan tim gabungan telah melakukan kegiatan razia sebanyak 27.619 kegiatan.
Perlu diketahui, Operasi Yustisi merupakan operasi yang digelar untuk menekan penyebaran Covid-19 dengan menyasar masyarakat yang tidak menggunakan masker
Baca juga : Pelaku Pelecehan Seksual Rapid Test di Bandara Soetta Kabur
“Dengan total sasaran yang dituju sebanyak 268.318 dengan rincian orang yang terjaring razia sebanyak 216.310, dengan tempat sebanyak 21.706 dan 30.429 kegiatan,” ungkap Ramadhan di Mabes Polri, Jakarta, Rabu (23/9).
Operasi Yustisi pada periode 14-22 September 2020 telah melakukan penindakan sebanyak 187.276 kali dengan teguran dari lisan sebanyak 135.056 kali dan tertulis 27.717 kali.
Ramadhan mengatakan Polri mencatat denda yang terkumpul dari para pelanggar protokol kesehatan selama pelaksanaan Operasi Yustisi mencapai Rp1 Miliar lebih.
“Perlu diketahui selama 9 hari pelaksanaan operasi yustisi, yang mulai 14-22 September, tim gabungan Yustisi telah melaksanakan penindakan sebanyak 954.217 kali,” terang Ramadhan.
Operasi Yustisi sendiri melibatkan personel sebanyak 853.859, dengan rincian 43.970 personel Polri, 14.003 personil TNI, 17.089 dari Satpol-PP dan 10.327 personel lainnya. (OL-2)
Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya profesionalisme, persatuan, dan kedekatan dengan rakyat dalam tubuh TNI dan Polri
KSAD Jenderal Maruli Simanjuntak menyebut Presiden Prabowo menekankan evaluasi berkelanjutan dan peningkatan kinerja TNI-Polri demi rakyat.
Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri Jimly Asshiddiqie menilai reformasi Polri tak bisa instan karena 30 aturan internal perlu dibenahi.
Lemahnya fungsi pengawasan dinilai menjadi titik krusial yang menghambat keberhasilan agenda reformasi Polri
Presiden Prabowo Subianto memberikan pengarahan kepada jajaran TNI dan Polri dalam rapat pimpinan (rapim) yang digelar di Istana Kepresidenan, Senin (9/2).
SEJUMLAH kementerian dan lembaga negara membahas penguatan moderasi beragama.
PEMPROV DKI Jakarta tak akan melakukan operasi yustisi bagi pendatang baru Jakarta, tetapi akan melakukan pembatasan terkait penyaluran bantuan sosial (bansos).
Pendatang baru yang ingin mengadu nasib di Kota Depok diminta mempersiapkan jaminan kesempatan untuk bekerja.
GUBERNUR DKI Jakarta Pramono Anung mempersilahkan para pendatang dari daerah lain tinggal ke Jakarta pascalebaran. pihaknya tidak akan menggelar operasi yustisi
Pendatang baru yang akan datang usai Lebaran tahun 2025 diprediksi sekitar 10.000 hingga 15.000 jiwa.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung tidak akan menerapkan kebijakan yustisi atau penertiban secara hukum bagi pendatang baru pada musim Lebaran tahun ini.
Semua pihak berhak datang berkunjung atau menetap di Jakarta. Karena itu, Pemprov DKI tidak akan melakukan operasi yustisi untuk mencegah pendatang.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved