Headline
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
Penurunan permukaan tanah di Jakarta terus menjadi ancaman serius.
DKI Jakarta telah melaksanakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) jilid II selama 4 hari. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan akan memberikan bantuan sosial (bansos) berupa sembako yang sesuai timeline akan diberikan hingga Desember 2020 ini.
Namun, Peneliti Bidang Ekonomi The Indonesian Institute M Rifki Fadilah menilai masyarakat DKI saat ini lebih membutuhkan Bantuan Langsung Tunai (BLT). Pemberian jaminan sosial yang sesuai kebutuhan masyarakat ini akan membuat kebijakan PSBB menjadi lebih efektif.
“Saya juga perlu menekankan pemberian BLT di tengah krisis ini jauh lebih dibutuhkan masyarakat ketimbang bantuan perlindungan sosial lainnya, misalnya sembako,” kata Rifki kepada Media Indonesia, Kamis (17/9).
Baca juga: Trans-Jakarta Kurangi Jam Operasional Secara Bertahap
Ada beberapa alasan yang menyebabkan BLT sangat perlu dijadikan alat perlindungan sosial bagi warga DKI. Pertama, secara behavioral, masyarakat cenderung merasa lebih aman ketika mereka memegang uang dalam bentuk cash/tunai. Hal itu disebabkan uang tunai bersifat likuid sehingga masyarakat memiliki kebebasan mengalokasikan untuk apa uang tersebut digunakan.
Kedua, kurang lebih sudah lima bulan masyarakat mendapat bantuan sembako yang cukup banyak, meski perlu banyak evaluasi juga. Namun, di masyarakat, kini, bentuk bantuan bansos berupa sembako menjadi kurang bermakna lagi, lihat misalnya, kini banyak warga yang akhirnya menjual kembali sembako yang mereka dapatkan.
“Mengapa demikian? Hal ini disebabkan masyarakat merasa overestimate sembako yang diberikan pemerintah bulan kemarin masih mencukupi untuk beberapa waktu ke depan,” imbuhnya.
Akibatnya, terjadi penumpukkan stok sembako di masyarakat. Sementara itu, kebutuhan seperti bayar listrik, membayar kontrakan, membayar kebutuhan dapur, anak sekolah, dan lainnya belum terpenuhi. Oleh sebab itu, masyarakat saat ini lebih membutuhkan bantuan berupa dana tunai ketimbang sembako.
Ketiga, secara ekonomi, dengan bantuan langsung tunai, masyarakat akan memiliki kemampuan daya beli dengan dana likuid di tangannya. Dengan begitu, hal ini akan mendorong konsumsi dari masyarakat yang pada akhirnya akan membawa dorongan kepada perbaikan demand masyarakat dan mendorong perekonomian dalam jangka pendek melalui jalur demand/consumption tadi. (OL-1)
Presiden Joko Widodo mengaku bingung dengan banyaknya istilah dalam penangan covid-19, seperti Pembatasan Sosial Berskala Besar hingga Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat.
Demi membantu UMKM untuk bangkit kembali, influencer Bernard Huang membuat gerakan yang diberi nama PSBB atau Peduli Sesama Bareng Bernard dii Kota Batam.
Kebijakan itu juga harus disertai penegakan hukum yang tidak tebang pilih, penindakan tegas kepada para penyebar hoaks, dan jaminan sosial bagi warga terdampak.
Dari jumlah tes tersebut, sebanyak 20.155 orang dites PCR hari ini untuk mendiagnosis kasus baru dengan hasil 6.934 positif dan 13.221 negatif.
Untuk menertibkan masyarakat, tidak cukup hanya dengan imbauan. Namun harus dibarengi juga dengan kebijakan yang tegas dalam membatasi kegiatan dan pergerakan masyarakat di lapangan.
Epidemiolog UI dr.Iwan Ariawan,MSPH, mengungkapkan, untuk menurunkan kasus Covid-19 di Indonesia, sebenarnya dibutuhkan PSBB seperti tahun 2020 lalu.
Wali Kota Blitar Syauqul Muhibbin menyerahkan Bantuan Langsung Tunai Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (BLT DBHCHT) 2025 sebesar Rp800.000 per orang kepada 241 pekerja.
DESA mengalami transformasi. Namun, transformasi tersebut belum sepenuhnya menghantarkan desa ke pintu gerbang kedaulatan dan kesejahteraan rakyat.
Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan bahwa pemerintah akan menghapus skema subsidi bahan bakar minyak (BBM) pada 2027.
Pahala mengatakan, pemerintah harus memadankan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) untuk menyalurkan uang terkait subsidi gas melon.
PRESIDEN Prabowo Subianto berencana memberikan bantuan langsung tunai (BLT) kepada guru honorer yang belum mendapat sertifikasi.
CALON Gubernur DKI Jakarta nomor urut 2, Dharma Pongrekun, mengkritik program bantuan sosial berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT) pemerintah
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved