Headline
Program Makan Bergizi Gratis mengambil hampir separuh anggaran pendidikan.
Program Makan Bergizi Gratis mengambil hampir separuh anggaran pendidikan.
PARTAI Amanat Nasional (PAN) mendukung pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Jakarta. Melalui Wakil Ketua DPRD DKI Zita Anjani, PAN mendorong Pemprov DKI Jakarta memberikan dukungan berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk masyarakat di Ibu Kota.
Menurut Zita, pemberian bantuan sosial (bansos) berupa sembako saja dinilainya kurang efisien. Karena bantuan tunai adalah yang paling dibutuhkan saat ini.
“Efek dari PSBB juga akan langsung dirasakan warga, Pemprov hadir dengan jaminan bantuan ke mereka. Jangan lagi berupa sembako, tapi beri Bantuan Langsung Tunai (BLT), itu yang diinginkan warga saat ini, dan lebih efisien, saya rasa,” kata Zita dalam keterangan resmi, Senin (14/9).
Baca juga: Mulai Hari Ini, TNI-Polri Ikut Awasi Protokol Kesehatan di DKI
PAN berharap semua pihak yang berwenang bisa mendukung kebijakan ini. Pemerintah Pusat pun bisa membantu dengan data yang dimiliki. Dengan begitu, bisa ikut mendukung dan sejalan dengan keputusan Gubernur Anies Baswedan.
“Semoga seluruh pemilik otoritas bisa men-suport kebijakan ini, terutama Pemerintah Pusat yang bekerja tangani covid-19 sesuai data, sehingga harus sejalan dengan apa yang diputuskan Pak Anies. Apalagi ini sesuai dengan instruksi Presiden. Saya yakin jajaran yang menolak PSBB DKI pasti tahu itu,” sarannya.
PAN juga menggarisbawahi kondisi tenaga kesehatan DKI yang harus dipikirkan. Menurut Zita, mereka garda terdepan dan saat ini sudah dalam kondisi lampu merah.
Menurutnya, dalam sehari, angka positif covid-19 terus meningkat dan tidak kurang dari 1.000 jiwa. Tentunya SDM Nakes saat ini akan sangat kewalahan.
Yang perlu disadari, menurutnya, Nakes di DKI disiapkan tidak hanya untuk covid-19 saja, masih ada pasien dengan penyakit lain yang harus ditangani juga, semuanya butuh perhatian yang sama.
“Kami dari Fraksi PAN DPRD DKI mendorong Pak Gubernur betul-betul fokus memikirkan Nakes tersebut, kesejahteraan dan jaminan keluarganya harus disiapkan. Setiap hari mereka berangkat dan pulang selalu membawa risiko, sudah pasrah dengan nyawa asal orang lain selamat,” pungkasnya. (OL-1)
Presiden Joko Widodo mengaku bingung dengan banyaknya istilah dalam penangan covid-19, seperti Pembatasan Sosial Berskala Besar hingga Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat.
Demi membantu UMKM untuk bangkit kembali, influencer Bernard Huang membuat gerakan yang diberi nama PSBB atau Peduli Sesama Bareng Bernard dii Kota Batam.
Kebijakan itu juga harus disertai penegakan hukum yang tidak tebang pilih, penindakan tegas kepada para penyebar hoaks, dan jaminan sosial bagi warga terdampak.
Dari jumlah tes tersebut, sebanyak 20.155 orang dites PCR hari ini untuk mendiagnosis kasus baru dengan hasil 6.934 positif dan 13.221 negatif.
Untuk menertibkan masyarakat, tidak cukup hanya dengan imbauan. Namun harus dibarengi juga dengan kebijakan yang tegas dalam membatasi kegiatan dan pergerakan masyarakat di lapangan.
Epidemiolog UI dr.Iwan Ariawan,MSPH, mengungkapkan, untuk menurunkan kasus Covid-19 di Indonesia, sebenarnya dibutuhkan PSBB seperti tahun 2020 lalu.
Wali Kota Blitar Syauqul Muhibbin menyerahkan Bantuan Langsung Tunai Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (BLT DBHCHT) 2025 sebesar Rp800.000 per orang kepada 241 pekerja.
DESA mengalami transformasi. Namun, transformasi tersebut belum sepenuhnya menghantarkan desa ke pintu gerbang kedaulatan dan kesejahteraan rakyat.
Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan bahwa pemerintah akan menghapus skema subsidi bahan bakar minyak (BBM) pada 2027.
Pahala mengatakan, pemerintah harus memadankan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) untuk menyalurkan uang terkait subsidi gas melon.
PRESIDEN Prabowo Subianto berencana memberikan bantuan langsung tunai (BLT) kepada guru honorer yang belum mendapat sertifikasi.
CALON Gubernur DKI Jakarta nomor urut 2, Dharma Pongrekun, mengkritik program bantuan sosial berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT) pemerintah
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved