PEMBERLAKUAN PSBB yang lebih ketat oleh Pemprov DKI Jakarta disambut positif oleh para ahli kesehatan karena disebut sebagai langkah paling tepat untuk menghentikan pandemi.
Sebagian besar pekerja juga gembira karena ingin melakukan kerja dari rumah atau work from home (WFH) agar terhindar dari paparan virus. Namun, aturan PSBB yang berbeda dengan PSBB sebelumnya ini justru memupus harapan pekerja untuk bisa melakukan WFH sepenuhnya.
Kekecewaan inilah yang dirasakan Y, 30, pegawai di sebuah instansi pemerintah pusat.
Y sebetulnya sudah lega saat Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengumumkan menarik rem darurat pada 9 September lalu. Ia berharap bisa segera WFH karena selama PSBB total dan transisi, ia jarang bisa menikmati WFH.
"Saya nggak dikasih WFH, mungkin karena bukan pegawai tetap. Status paling buncit, yang lain WFH, saya harus tetap masuk kantor," kata ibu satu putri ini.
Baca juga: Hari Pertama PSBB, Penumpang KRL Turun 19%
Y mengatakan, pada PSBB total ia tidak terlampau kecewa karena lebih dari 50% rekan kerja satu ruangannya diizinkan bekerja dari rumah. Hal itu membuat ruangan yang biasa diisi 26 orang menjadi lebih lapang.
"Tapi pas PSBB Transisi semua masuk karena mengejar penyelesaian kegiatan yang tertunda selama PSBB total. Sejujurnya takut tertular. Apalagi banyak yang tinggalnya di Jakarta yang kasusnya tinggi-tinggi," paparnya.
Y pun mau tak mau harus gigit jari karena pada PSBB kali ini, ia lagi-lagi tak bisa WFH. Sehari-hari, wanita yang tinggal di Tangerang Selatan itu tidak selalu bisa menggunakan kendaraan pribadi bersama sang suami.
"Kadang bareng suami. Tapi tidak sering karena beda divisi, dia sering dinas di luar atau ada rapat koordinasi di kantor unit. Jadi selebihnya naik umum, taksi atau KRL. Takut sekali jadi carrier. Aku punya anak masih balita dan tinggal sama orangtuaku yang sudah lansia," tuturnya.
Ia berharap semua orang bisa disiplin menerapkan protokol kesehatan agar covid-19 bisa ditangani secepatnya.
"Harapannya juga sebetulnya bisa WFH full. Tapi kalau memang tidak bisa ya tidak apa-apa. Yang penting sosialisasi pemerintah soal 3M harus masif. Karena saya juga takut untuk memperingati warga lain kalau warga itu tidak pakai masker, khawatir tidak terima malah jadi ribut," papar Y.(OL-5)
