Kamis 10 September 2020, 03:20 WIB

Kenaikan Pajak Parkir Diprotes

Putri Anisa Yuliani | Megapolitan
Kenaikan Pajak Parkir Diprotes

MI/Andri Widiyanto
Aktivitas keluar masuk kendaraan di area Parkir IRTI Monas, Jakarta, Selasa (8/9/2020).

 

PENGELOLA parkir mengaku bingung dengan rencana Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menaikkan pajak parkir dari 20% menjadi 30%. Itu lantaran kebijakan tersebut tidak dibarengi kenaikan tarif parkir di Ibu Kota.

Sekjen Indonesia Parking Association M Wahyu B Ramadhan, kemarin, meminta penerapan kebijakan itu ditunda. Menurut dia, pihaknya bukan tidak mendukung kenaikan pa jak parkir yang bertujuan menggenjot kenaikan APBD DKI.

Kenaikan pajak parkir seharusnya diiringi dengan kenaikan tarif parkir agar tidak merugikan pengusaha. Ia kha watir bisnis parkir yang sedang sulit karena pandemi covid-19 akan semakin membuat pengusaha terjepit.

“Ini membingungkan. Ketika kami diajak diskusi ada dua topik, yakni kenaikan tarif dan pajak parkir. Asumsi kami dilakukan bersamaan. Kenyataannya pajaknya dulu. Tarifnya entah kapan,” katanya.

Bisnis parkir pada umumnya merupakan kerja sama dua pihak, pengelola parkir dan pemilik lahan atau gedung.

Di sisi lain, jika kenaikan pajak terus diberlakukan tanpa kenaikan tarif parkir, perusahaan bisa bangkrut.

“Efek nya ada PHK massal dan pemilik lahan harus mengelola parkirnya,” ujarnya.

DPRD DKI Jakarta sudah mengesahkan perubahan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pajak Parkir, yakni terdapat kenaikan pajak parkir yang semula sebesar 20% menjadi 30%. Hal itu selaras dengan UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang juga sudah dilakukan di daerah lain.

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi DKI Mohammad Tsani Annafari menjelaskan perda pajak parkir itu mulai berlaku per 1 Januari 2021. Dengan harapan pada tahun depan krisis karena pandemi bisa mereda sehingga tidak membebani keuangan masyarakat.

“Namun, untuk pengaturan rinci pungutan pajak parkir menunggu diterbitkannya per aturan gubernur (pergub). Karena pajak ini akan dikenakan pada pengelola jasa parkir, bukan kepada masyarakat atau konsumen akhir,” tandasnya. (Put/Hld/J-2)

Baca Juga

MI/Adam Dwi

DKI Tutup Sementara Ancol, TMII dan Ragunan Hingga 17 Mei

👤Hilda Julaika 🕔Sabtu 15 Mei 2021, 18:45 WIB
Keputusan ini menyusul evaluasi kepadatan pengunjung di sejumlah tempat wisata pada masa libur Lebaran. Pengelola tempat wisata dapat...
Antara

Antisipasi Arus Balik Lebaran, Korlantas Perketat Pengawasan

👤Yakub Pryatama Wijayaatmaja 🕔Sabtu 15 Mei 2021, 16:00 WIB
Mengacu data Kemenhub, ada sekitar 1,5 juta orang meninggalkan wilayah Jabodetabek pada libur Lebaran. Sehingga, Polri harus melakukan...
Antara

Perketat Arus Balik, Polda Metro Jaga 4 Titik Krusial

👤Yakub Pryatama Wijayaatmaja 🕔Sabtu 15 Mei 2021, 14:45 WIB
Warga yang sudah terlanjur mudik Lebaran diminta membawa surat bebas covid-19 saat kembali ke wilayah Jakarta. Sebab, petugas akan...

E-Paper Media Indonesia

HALAMAN FOKUS EKSTRA 4 HALAMAN

Fokus Edisi

Toleransi tak Pernah Putus di Adonara

Bencana membuat masyarakat Adonara semakin rukun. Ramadan lebih mempersatukan mereka.

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya