Headline
Senjata ketiga pemerataan kesejahteraan diluncurkan.
Tarif impor 19% membuat harga barang Indonesia jadi lebih mahal di AS.
KETUA DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi menegaskan bahwa pengesahan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P2APBD) DKI Jakarta 2019 sudah melalui mekanisme yang sah.
Hal itu disampaikan Prasetyo menanggapi aksi walkout PAN, Golkar, Nasdem, dan PSI dalam Rapat Paripurna di Gedung DPRD Jakarta, Senin (7/9).
Menurutnya, pengesahan dilakukan karena harus ada pertanggungjawaban penggunaan APBD.
"Harus dijadikan perda karena programnya sudah selesai dilaksanakan. Sehingga dilaporkan ke banggar lalu disahkan, diparipurnakan, dijadikan perda. Jadi pertanggungjawabannya jelas," kata Prasetyo
Ia justru heran dengan aksi walkout yang dilakukan empat fraksi tersebut. Menurut Pras, P2APBD harus ditetapkan menjadi perda, agar DPRD dapat segera membahas APBD perubahan.
Ia menegaskan bahwa proses pengesahan P2ABPD telah melalui mekanisme yang berlaku, salah satunya rapat banggar.
"Dibanggar telah dibicarakan, sebelum diparipurnakan. P2APBD harus dikuatkan dengan yang namanya Perda," tandas politisi PDI-P itu.
Prasetyo mengatakan keputusan tersebut sah, lantaran rapat paripurna dihadiri lebih dari 50% anggota DPRD.
Di sisi lain, ia menilai fraksi yang melakukan walkout gagal paham. Terutama, pimpinan fraksi yang seharusnya bertanya terlebih dahulu sebelum melakukan walkout.
"Menyayangkan sikap pimpinan , pimpinan harusnya tidak seperti itu, seharusnya bertanya terlebih dahulu," pungkasnya.
Sebelumnya sebanyak 4 fraksi di DPRD DKI Jakarta melakukan walkout atau keluar dari ruangan rapat paripurna sebagai bentuk penolakan terhadap P2APBD DKI 2019.
Namun rapat paripurna kemudian tetap mengesahkan P2APBD 2019 karena jumlah peserta rapat sudah memenuhi kuorum.
Wakil Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta Zita Anjani menyampaikan penolakan terhadap P2APBD Pemprov DKI Jakarta dengan beberapa alasan.
Ia menilai Pemprov DKI tidak transparan serta lantaran yang disampaikan tidak menampilkan data yang jelas terkait penggunaan anggaran. (OL-8).
Setiap rupiah anggaran harus bisa dipertanggung jawabkan dan tidak ada pemborosan atau program belanja simbolik hasil copy-paste yang tidak menyentuh masyarakat.
PEMERINTAH Kota (Pemkot) Depok mengalokasikan anggaran Rp50 miliar untuk merenovasi bangunan 2 Sekolah Menengah Pertama Negeri atau SMPN.
Agar Pemprov DKI mencari sumber-sumber pendanaan lainnya, seperti mendapatkan sponsor atau melakukan kerja sama dengan perusahaan-perusahaan swasta
Pemerintah Provinsi Jawa Timur kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI untuk Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024.
Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk berkolaborasi dalam meningkatkan investasi di provinsi yang dipimpinnya
PEMERINTAH tengah berproses untuk menghentikan praktik open dumping di 343 TPA di seluruh Indonesia. Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol menyebutkan penutupan ini akan dilakukan bertahap
Kepala Sekolah SMK 56 Jakarta, Pluit Penjaringan, Jakarta Utara, Ngadina mengatakan siswinya menjadi korban pelecehan seksual yang diduga dilakukan guru seni budaya.
Seluruh fraksi di DPRD DKI Jakarta disebut telah sepakat agar sekolah gratis bisa diterapkan setidaknya pada 2025.
Semua masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan di sekolah negeri
Untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta perlu membuat terobosan dalam menuntaskan permasalahan macet dan banjir.
PARTAI NasDem diprediksi mendapatkan kursi pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta.
Rencana Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono untuk membangun rumah pompa di Kali Sunter pada 2025 didukung DPRD DKI Jakarta.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved