Headline

Senjata ketiga pemerataan kesejahteraan diluncurkan.

Fokus

Tarif impor 19% membuat harga barang Indonesia jadi lebih mahal di AS.

Perda P2APBD Disahkan, Ketua DPRD DKI Sayangkan Walkout 4 Fraksi

Ant
08/9/2020 01:36
Perda P2APBD Disahkan, Ketua DPRD DKI Sayangkan Walkout 4 Fraksi
Pengesahan P2APBD(Dok MI)

KETUA DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi menegaskan bahwa pengesahan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P2APBD) DKI Jakarta 2019 sudah melalui mekanisme yang sah.

Hal itu disampaikan Prasetyo menanggapi  aksi walkout PAN, Golkar, Nasdem, dan PSI dalam Rapat Paripurna di Gedung DPRD Jakarta, Senin (7/9).

Menurutnya, pengesahan dilakukan karena harus ada pertanggungjawaban penggunaan APBD.

"Harus dijadikan perda karena programnya sudah selesai dilaksanakan. Sehingga dilaporkan ke banggar lalu disahkan, diparipurnakan, dijadikan perda. Jadi pertanggungjawabannya jelas," kata Prasetyo 

Ia justru heran dengan aksi walkout yang dilakukan empat fraksi tersebut. Menurut Pras, P2APBD harus ditetapkan menjadi perda, agar DPRD dapat segera membahas APBD perubahan.

Ia menegaskan bahwa proses pengesahan P2ABPD telah melalui mekanisme yang berlaku, salah satunya rapat banggar.

"Dibanggar telah dibicarakan, sebelum diparipurnakan. P2APBD harus dikuatkan dengan yang namanya Perda," tandas politisi PDI-P itu.

Prasetyo mengatakan keputusan tersebut sah, lantaran rapat paripurna dihadiri lebih dari 50% anggota DPRD.

Di sisi lain, ia menilai fraksi yang melakukan walkout gagal paham. Terutama, pimpinan fraksi yang seharusnya bertanya terlebih dahulu sebelum melakukan walkout.

"Menyayangkan sikap pimpinan , pimpinan harusnya tidak seperti itu, seharusnya bertanya terlebih dahulu," pungkasnya.

Sebelumnya sebanyak 4 fraksi di DPRD DKI Jakarta melakukan walkout atau keluar dari ruangan rapat paripurna sebagai bentuk penolakan terhadap P2APBD DKI 2019.

Namun rapat paripurna kemudian tetap mengesahkan P2APBD 2019 karena jumlah peserta rapat sudah memenuhi kuorum.

Wakil Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta Zita Anjani menyampaikan penolakan terhadap P2APBD Pemprov DKI Jakarta dengan beberapa alasan. 

Ia menilai Pemprov DKI tidak transparan serta lantaran yang disampaikan tidak menampilkan data yang jelas terkait penggunaan anggaran. (OL-8).

 

 

 

 



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Polycarpus
Berita Lainnya