Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi menegaskan bahwa pengesahan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P2APBD) DKI Jakarta 2019 sudah melalui mekanisme yang sah.
Hal itu disampaikan Prasetyo menanggapi aksi walkout PAN, Golkar, Nasdem, dan PSI dalam Rapat Paripurna di Gedung DPRD Jakarta, Senin (7/9).
Menurutnya, pengesahan dilakukan karena harus ada pertanggungjawaban penggunaan APBD.
"Harus dijadikan perda karena programnya sudah selesai dilaksanakan. Sehingga dilaporkan ke banggar lalu disahkan, diparipurnakan, dijadikan perda. Jadi pertanggungjawabannya jelas," kata Prasetyo
Ia justru heran dengan aksi walkout yang dilakukan empat fraksi tersebut. Menurut Pras, P2APBD harus ditetapkan menjadi perda, agar DPRD dapat segera membahas APBD perubahan.
Ia menegaskan bahwa proses pengesahan P2ABPD telah melalui mekanisme yang berlaku, salah satunya rapat banggar.
"Dibanggar telah dibicarakan, sebelum diparipurnakan. P2APBD harus dikuatkan dengan yang namanya Perda," tandas politisi PDI-P itu.
Prasetyo mengatakan keputusan tersebut sah, lantaran rapat paripurna dihadiri lebih dari 50% anggota DPRD.
Di sisi lain, ia menilai fraksi yang melakukan walkout gagal paham. Terutama, pimpinan fraksi yang seharusnya bertanya terlebih dahulu sebelum melakukan walkout.
"Menyayangkan sikap pimpinan , pimpinan harusnya tidak seperti itu, seharusnya bertanya terlebih dahulu," pungkasnya.
Sebelumnya sebanyak 4 fraksi di DPRD DKI Jakarta melakukan walkout atau keluar dari ruangan rapat paripurna sebagai bentuk penolakan terhadap P2APBD DKI 2019.
Namun rapat paripurna kemudian tetap mengesahkan P2APBD 2019 karena jumlah peserta rapat sudah memenuhi kuorum.
Wakil Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta Zita Anjani menyampaikan penolakan terhadap P2APBD Pemprov DKI Jakarta dengan beberapa alasan.
Ia menilai Pemprov DKI tidak transparan serta lantaran yang disampaikan tidak menampilkan data yang jelas terkait penggunaan anggaran. (OL-8).
Jalan rusak sering kali menjadi penyebab kecelakaan fatal bagi pengendara motor, terutama saat musim hujan.
Alokasi anggaran sebesar Rp200 juta untuk mendukung berbagai program kebersihan, meskipun saat ini teknis pelaksanaan masih akan dibahas lebih lanjut.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memangkas anggaran subsidi Transjakarta hingga Rp1,1 triliun pada 2026 seiring turunnya total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Dengan capaian tersebut, APBD tahun 2025 mencatatkan surplus sebesar Rp41,7 triliun. Sementara itu, net pembiayaan daerah pada tahun yang sama mencapai Rp67,1 triliun.
Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 Tahun 2025 tentang APBD Tahun Anggaran 2026 resmi diundangkan pada 23 Desember 2025.
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung menyebutkan Pemprov DKI Jakarta tengah merevitalisasi sejumlah ruang publik, namun tidak sepenuhnya bergantung pada APBD.
KETUA DPRD DKI Jakarta Khoirudin, mengajak seluruh masyarakat menjaga kedamaian ibu kota di tengah dinamika sosial politik yang terus bergera
Kepala Sekolah SMK 56 Jakarta, Pluit Penjaringan, Jakarta Utara, Ngadina mengatakan siswinya menjadi korban pelecehan seksual yang diduga dilakukan guru seni budaya.
Seluruh fraksi di DPRD DKI Jakarta disebut telah sepakat agar sekolah gratis bisa diterapkan setidaknya pada 2025.
Semua masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan di sekolah negeri
Untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta perlu membuat terobosan dalam menuntaskan permasalahan macet dan banjir.
PARTAI NasDem diprediksi mendapatkan kursi pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved