Headline
Ada unsur yang ingin Indonesia chaos.
PUBLIK sempat dihebohkan warga DKI Jakarta yang dihukum masuk ke peti mati lantaran melanggar Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Diketahui, warga tersebut tidak menggunakan masker saat razia.
Wakil Ketua DPRD DKI M. Taufik berpendapat hukuman sebagai bentuk kreativitas wilayah itu berpotensi membuat masyarakat takut. Menurutnya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tidak cukup meminta warga untuk sadar menggunakan masker.
Baca juga: Pelanggar PSBB Masuk Peti Mati, Satpol PP DKI: Itu Bukan Sanksi
Namun, Pemprov DKI seharusnya gencar membagikan masker gratis, sebagai bentuk perlindungan bagi warga. “Saran saya, Pemprov DKI harus menyiapkan kembali masker buat rakyat. Jangan nyuruh tapi tidak dikasih maskernya,” pungkas Taufik di Jakarta, Jumat (4/9).
Dia memandang Pemprov DKI Jakarta sudah lama tidak membagikan masker gratis kepada warga. Sehingga, masker yang dipakai warga saat ini sudah tidak layak pakai.
“Kan sudah beberapa bulan lalu dibagikan masker ini. Jadi sudah lama banget, sudah robek maskernya. Orang-orang cuma dikasi dua buah,” imbuh Taufik.
Baca juga: Wah, Denda Pelanggaran PSBB di DKI Capai Rp4 Miliar
Kepala Satpol PP DKI Jakarta Arifin menegaskan pelanggar PSBB secara sukarela masuk ke peti. Itu merupakan inisiatif mereka sembari menunggu giliran sanksi kerja sosial. Arifin menyebut tidak ada instruksi khusus dari petugas kepada pelanggar PSBB.
"Mereka minta sendiri masuk ke peti, karena menunggu giliran kerja sosial. Kemarin cukup banyak yang terkena penindakan pelanggaran masker," jelas Arifin.(OL-11)
KETUA Panitia Khusus (Pansus) Perparkiran DPRD DKI Jakarta Jupiter menegaskan, operator parkir yang tidak memiliki izin resmi atau parkir ilegal harus segera ditindak tegas.
Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD DKI Jakarta menargetkan lima Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Prioritas 2025 dapat diselesaikan hingga akhir tahun.
Optimalisasi BUMD diharapkan dapat memperkuat basis ekonomi daerah sekaligus memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
Pemanfaatan kolong flyover sebagai ruang publik dapat menjadi solusi untuk menambah Ruang Terbuka Hijau (RTH) di tengah padatnya Jakarta.
LEGISLATOR DPRD DKI Jakarta menyoroti masih rendahnya tingkat minat membaca di wilayah Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu daripada wilayah lain di Jakarta
Pemprov DKI Jakarta tidak hanya memikirkan pemanfaatan fasilitas kesehatan saat membuat rencana pembangunan RS Royal Batavia.
Menurutnya, penerapan protokol kesehatan tidak bisa ditawar-tawar lagi dan menjadi sebuah keharusan warga untuk patuh terhadap kebijakan tersebut.
Disnaker DKI Jakarta menutup sementara delapan perusahaan pada hari pertama pembatasan sosial berskala besar (PSBB) pengetatan.
Kendati demikian, Polda Metro Jaya tetap mengedepankan Satpol PP DKI untuk melakukan penindakan. Oleh karena itu, dibutuhkan pentunjuk teknis terkait penindakan di lapangan.
Satpol PP DKI Jakarta sudah mulai melakukan penerapan denda progresif bagi pelanggar Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).
Jumlah tersebut meningkat dibanding catatan data terakhir pada 3 September 2020 lalu yakni 139.201 orang tak menggunakan masker.
Pengamat Kebijakan Publik Trubus Rahadiansyah menyebut Jakarta sudah dalam kondisi yang darurat. Dia menyarankan Gubernur DKI untuk meminta bantuan TNI dan Polri dalam pengawasan
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved