Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
DIREKTUR Utama PT Pembangunan Jaya Ancol Teuku Sahir Syahali menyebut pihaknya belum akan melaksanakan proyek reklamasi Ancol dalam waktu dekat. Alasannya, saat ini pendapatan BUMD DKI itu turun drastis akibat terhantam oleh pandemi covid-19.
Seperti diketahui, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memberlakukan pembatasan ekstrem pada pertengahan Maret saat wabah mulai melanda Ibu Kota. Seluruh tempat wisata harus tutup untuk mencegah penularan, diikuti dengan penetapan PSBB yang pertama pada 9 April.
Pada masa PSBB transisi pun tempat wisata hanya boleh menampung 50% pengunjung dan dibuka sejak 20 Juni. “Untuk perluasan Ancol kami masih tunda karena cash flow kami masih berat,” kata Syahali dalam paparan publik melalui diskusi virtual, kemarin.
Syahali menyebut Juni tahun ini Ancol hanya meraup pendapatan Rp146 miliar. Menurutnya, perluasan yang akan dilakukan dengan metode reklamasi itu baru akan dilakukan saat keuangan perusahaan stabil dan meraup untung. (Put/J-2)
DPRD DKI Jakarta melarang Gubernur Anies Baswedan untuk membangun reklamasi Ancol, sebelum revisi peraturan daerah (perda) Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) selesai dibahas.
Pasalnya dalam proyek reklamasi Ancol bakal dibangun sebuah tempat atau wahana baru yang bakal menjadi komersil alias berbayar.
DPRD DKI Jakarta melarang Gubernur Anies Baswedan membangun reklamasi Ancol sebelum revisi peraturan daerah rencana detail tata ruang (RDTR) selesai dibahas.
"Waktu itu pada fase l dibuang ke beberapa tempat pemakaman umum," lanjut William.
Pengamat perkotaan dari Universitas Trisakti Nirwono Joga mendesak agar DPRD DKI Jakarta ikut berperan aktif menghentikan reklamasi Ancol.
"Jadi salah besar kalau alasan mereklamasi adalah karena di situ terlanjur ada lumpur lalu lahannya harus dimanfaatkan dan harus diperluas."
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved