Headline
Penghematan dari WFH bergantung pada asumsi yang belum tentu terjadi.
Penghematan dari WFH bergantung pada asumsi yang belum tentu terjadi.
Kumpulan Berita DPR RI
KEPALA Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) DKI Jakarta Edi Sumantri membantah adanya keterlambatan dalam pencairan insentif bagi petugas pemakaman jenazah dengan protap covid-19 pada Dinas Pertamanan dan Hutan Kota DKI. Edi menyebut seluruh anggaran yang terkait covid-19 yang diajukan berbagai SKPD bisa cair dalam waktu satu hari.
Menurutnya, keterlambatan pencairan insentif pada petugas pemakaman terjadi karena adanya keterlambatan pengajuan anggaran dari Dinas Pertamanan dan Hutan Kota. "Jangan tanya saya kenapa. Tanya ke Dinas Pertamanan kok terlambat penagihannya," ungkap Edi saat dikonfirmasi, Minggu (16/8).
Menurutnya, selama prosedur ditaati dan semua berkas pengajuan anggaran terkait covid-19 dilengkapi, pihaknya tidak akan menolak pengajuan tersebut. Terlebih ada arahan dari Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan agar pencairan anggaran terkait covid-19 harus selesai dalam waktu satu hari.
"Iya (arahan Gubernur). Memang kita untuk tangani covid-19 protapnya satu hari harus cair. Hari ini ajukan berkas, lengkap, pasti besok cair," tegasnya.
Sebelumnya diberitakan bahwa insentif penggali makam di Dinas Pertamanan dan Hutan Kota DKI sebesar Rp1 juta per orang per bulan tersendat sejak Juli silam. Namun, Edi memastikan insentif itu sudah cair pada Jumat (14/8) lalu. (R-1)
Menurut dia, kreativitas warga tidak seharusnya dipandang sebagai pelanggaran semata, melainkan potensi kolaborasi.
Namun demikian, Pramono menegaskan bahwa pembangunan zebra cross tidak dapat dilakukan secara sembarangan.
Layanan pelaporan pendatang sebenarnya telah dibuka sejak 25 Maret 2026 di seluruh titik layanan Dukcapil, mulai dari tingkat Suku Dinas, kecamatan, hingga kelurahan.
Ia menjelaskan, pemerintah pusat memiliki peran dalam menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana mengembangkan fasilitas Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan perpustakaan daerah.
Ia menekankan, kebijakan tersebut tidak menjadi kendala bagi Pemprov DKI. Menurutnya, Jakarta telah memiliki kesiapan birokrasi.
Hingga 30 September 2025, realisasi belanja Kementerian/Lembaga (K/L) baru 62,8% dari target. Bahkan, ada tiga K/L besar yang serapannya masih di bawah 50%
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) menjanjikan penyerapan anggaran kementeriannya bisa mencapai 96% pada akhir tahun.
Serapan anggaran untuk belanja daerah oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di semester pertama 2025 baru sekitar 37%.
Peringatan keras ini disampaikan saat membuka kegiatan Laporan Realisasi Belanja Daerah dan Realisasi PAD Triwulan II Tahun 2025 di Kantor Balai Kota Makassar, Rabu (13/8).
SERAPAN anggaran akhir tahun 2023 yang mencapai 100,2% dari alokasi Perpres 75/2023 dinilai tidak menjamin mampu meningkatkan kualitas anggaran. Indikatornya adalah pertumbuhan ekonomi
PEMERINTAH membantah menahan aktivitas belanja untuk mendapatkan angka defisit anggaran yang kecil. Pasalnya realisasi belanja negara justru melampaui alokasi dana APBN
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved