Headline
Hakim mestinya menjatuhkan vonis maksimal.
Talenta penerjemah dan agen sastra sebagai promotor ke penerbit global masih sangat sedikit.
KEPALA Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) DKI Jakarta Edi Sumantri membantah adanya keterlambatan dalam pencairan insentif bagi petugas pemakaman jenazah dengan protap covid-19 pada Dinas Pertamanan dan Hutan Kota DKI. Edi menyebut seluruh anggaran yang terkait covid-19 yang diajukan berbagai SKPD bisa cair dalam waktu satu hari.
Menurutnya, keterlambatan pencairan insentif pada petugas pemakaman terjadi karena adanya keterlambatan pengajuan anggaran dari Dinas Pertamanan dan Hutan Kota. "Jangan tanya saya kenapa. Tanya ke Dinas Pertamanan kok terlambat penagihannya," ungkap Edi saat dikonfirmasi, Minggu (16/8).
Menurutnya, selama prosedur ditaati dan semua berkas pengajuan anggaran terkait covid-19 dilengkapi, pihaknya tidak akan menolak pengajuan tersebut. Terlebih ada arahan dari Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan agar pencairan anggaran terkait covid-19 harus selesai dalam waktu satu hari.
"Iya (arahan Gubernur). Memang kita untuk tangani covid-19 protapnya satu hari harus cair. Hari ini ajukan berkas, lengkap, pasti besok cair," tegasnya.
Sebelumnya diberitakan bahwa insentif penggali makam di Dinas Pertamanan dan Hutan Kota DKI sebesar Rp1 juta per orang per bulan tersendat sejak Juli silam. Namun, Edi memastikan insentif itu sudah cair pada Jumat (14/8) lalu. (R-1)
Pascanormalisasi, pemerintah juga harus pemulihan ruang terbuka hijau yang rusak akibat infrastruktur
Hal tersebut dijalankan untuk menunjang kebijakan program TransJabodetabek yang menghubungkan wilayah sekitar Jakarta seperti Depok, Bogor, Bekasi dan Tangerang.
Nantinya BUMD-BUMD di Jakarta akan berbagi ilmu atau pengetahuan mengenai pengelolaan infrastruktur berdasarkan pengalaman mengerjakan pembangunan di Jakarta agar bisa diterapkan di IKN.
Wibi mengimbau kepada seluruh warga yang nantinya memanfaatkan CFN agar tertib dan menjaga lingkungan saat kegiatan berlangsung.
Sehingga dapat meningkatkan keamanan dan kenyamanan kualitas hidup masyarakat DKI Jakarta.
JFF 2025 juga menjadi tonggak menuju perayaan 500 tahun Jakarta, sekaligus bagian dari upaya mewujudkan salah satu dari 20 kota global terdepan.
SERAPAN anggaran akhir tahun 2023 yang mencapai 100,2% dari alokasi Perpres 75/2023 dinilai tidak menjamin mampu meningkatkan kualitas anggaran. Indikatornya adalah pertumbuhan ekonomi
PEMERINTAH membantah menahan aktivitas belanja untuk mendapatkan angka defisit anggaran yang kecil. Pasalnya realisasi belanja negara justru melampaui alokasi dana APBN
KINERJA anggaran yang disebut positif karena defisit rendah justru dinilai sebagai wujud rendahnya kualitas belanja negara. Itu turut menandakan perencanaan penggunaan belum baik
JURU Bicara TPN Ganjar-Mahfud, Chico Hakim, menyoroti rendahnya serapan anggaran di Kota Solo Jawa Tengah hingga periode Desember 2023.
"Ini berarti tinggal 2 minggu agar betul-betul diikuti karena target saya realisasi minimal 95 persen. Jadi tolong harian ditanyakan ke dirjen ditanyakan ke deputi agar target itu tidak meleset
"Jangan ada nafsu berlebihan untuk mengeluarkan anggaran karena sebetulnya kalau enggak habis masih bisa dipakai. Apalagi kalau diselewengkan untuk agenda politik, janganlah."
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved