Headline
Kemenu RI menaikkan status di KBRI Teheran menjadi siaga 1.
RENCANA Dinas Perhubungan DKI Jakarta yang menyebut ganjil genap bisa diterapkan selama 24 jam di seluruh jalan di DKI dan berlaku bagi semua moda termasuk roda dua, ditentang.
Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Abdul Aziz menyebut pembatasan tersebut akan berdampak besar bagi perekonomian warga.
"Terkait kebijakan ganjil genap saya kurang setuju jika ditetapkan 24 jam dan termasuk kendaraan roda dua. Karena akan berdampak besar terhadap perekonomian warga menengah bawah," kata Abdul Aziz saat dihubungi mediaindonesia.com, Minggu (16/8).
Ia pun meminta agar Dishub DKI memperhitungkan dan mengkani dengan matang sebelum memberlakukan hal tersebut. Kajian itu termasuk pada target, proses, dan langkah-langkah alternatif yang akan diterapkan akibat dampak yang ditimbulkan dari ganjil genap yang berlaku untuk semua moda dan seluruh jalan selama 24 jam.
Baca juga : Besok, Transjakarta Beroperasi Pukul 09.00-22.00 WIB
Selain itu, Abdul Aziz juga meminta agar Dishub DKI berkoordinasi dengan SKPD lainnya.
"Dalam hal ini jika targetnya mengurangi pergerakan warga harus diikuti oleh kebijakan dari Dinas Ketenagakerjaan untuk mengontrol kantor-kanor di wilayah DKI yany harus menerapkan pembatasan 50 % kapasitas. Sehingga kebijakn itu bisa saling bersinergi untuk mencapai target yang sama," tegasnya.
Sebelumnya, Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo menyebut pembatasan lalin kendaraan pribadi dengan ganjil genap adalah satu satu bentuk 'emergency brake system' atau rem darurat untuk membatasi pergerakan orang agar mencegah penularan covid-19 di masa PSBB Transisi.
Saat ini ganjil genap hanya diperuntukkan bagi kendaraan roda empat. Namun, Syafrin menegaskan apabila ganjil genap saat ini tak mampu membatasi pergerakan warga dan angka penularan covid-19 di Jakarta semakin mengkhawatirkan, ia tak segan menerapkan ganjil genap untuk angkutan roda dua dan masa berlakunya diperpanjang menjadi 24 jam.(OL-2)
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta meniadakan kebijakan ganjil-genap kendaraan karena adanya pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2024 pada Rabu (27/11).
Peniadaan sistem ganjil-genap pada 16 September 2024, bertepatan dengan hari libur nasional dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW 1446 Hijriah.
Pelaksanaan kebijakan ganjil-genap di Jakarta ditiadakan pada 17 dan 18 Juni 2024 karena libur dan cuti bersama Hari Raya Idul Adha 1445 Hijriah/2024 Masehi.
POLRI mencatat sebanyak 4.027 pemudik melanggar kebijakan ganjil genap (gage) selama arus mudik Lebaran 2024 di Tol Jakarta-Cikampek-KM 414 Tol Kalikangkung. Surat tilang dikirim ke alamat
SELAMA libur lebaran Lebaran Idul Fitri 1445 Hijriah, Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Perhubungan (Dishub) tidak menerapkan aturan ganjil genap di 25 ruas jalan Ibu Kota.
Pembatasan itu bisa dilakukan dengan larangan melintas atau dengan rekayasa lalu lintas.
Kendati demikian, Sarjoko tak menyebut secara detail 40 sekolah mana saja yang akan dilakukan uji coba sekolah swasta gratis tersebut.
Pemprov DKI Jakarta, Gubernur Pramono Anung tengah melakukan program pemutihan ijazah untuk siswa sekolah swasta yang ijazahnya ditahan karena tunggakan biaya sekolah.
Bank DKI resmi membagikan dividen senilai Rp249,31 miliar atau dengan dividen payout ratio 32% dari laba bersih tahun buku 2024 sebesar Rp779,10 miliar.
Dampak negatif itu mulai dari kemacetan parah, polusi udara, hingga kecelakaan lalu lintas,
Agar Pemprov DKI mencari sumber-sumber pendanaan lainnya, seperti mendapatkan sponsor atau melakukan kerja sama dengan perusahaan-perusahaan swasta
Dengan adanya program ini, diharapkan anak-anak penerima KJP bisa mendapatkan hiburan dan lebih gembira dengan berwisata di Ancol.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved