Headline
Pertemuan dihadiri Dubes AS dan Dubes Tiongkok untuk Malaysia.
Pertemuan dihadiri Dubes AS dan Dubes Tiongkok untuk Malaysia.
Masalah kesehatan mental dan obesitas berpengaruh terhadap kerja pelayanan.
RENCANA Dinas Perhubungan DKI Jakarta yang menyebut ganjil genap bisa diterapkan selama 24 jam di seluruh jalan di DKI dan berlaku bagi semua moda termasuk roda dua, ditentang.
Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Abdul Aziz menyebut pembatasan tersebut akan berdampak besar bagi perekonomian warga.
"Terkait kebijakan ganjil genap saya kurang setuju jika ditetapkan 24 jam dan termasuk kendaraan roda dua. Karena akan berdampak besar terhadap perekonomian warga menengah bawah," kata Abdul Aziz saat dihubungi mediaindonesia.com, Minggu (16/8).
Ia pun meminta agar Dishub DKI memperhitungkan dan mengkani dengan matang sebelum memberlakukan hal tersebut. Kajian itu termasuk pada target, proses, dan langkah-langkah alternatif yang akan diterapkan akibat dampak yang ditimbulkan dari ganjil genap yang berlaku untuk semua moda dan seluruh jalan selama 24 jam.
Baca juga : Besok, Transjakarta Beroperasi Pukul 09.00-22.00 WIB
Selain itu, Abdul Aziz juga meminta agar Dishub DKI berkoordinasi dengan SKPD lainnya.
"Dalam hal ini jika targetnya mengurangi pergerakan warga harus diikuti oleh kebijakan dari Dinas Ketenagakerjaan untuk mengontrol kantor-kanor di wilayah DKI yany harus menerapkan pembatasan 50 % kapasitas. Sehingga kebijakn itu bisa saling bersinergi untuk mencapai target yang sama," tegasnya.
Sebelumnya, Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo menyebut pembatasan lalin kendaraan pribadi dengan ganjil genap adalah satu satu bentuk 'emergency brake system' atau rem darurat untuk membatasi pergerakan orang agar mencegah penularan covid-19 di masa PSBB Transisi.
Saat ini ganjil genap hanya diperuntukkan bagi kendaraan roda empat. Namun, Syafrin menegaskan apabila ganjil genap saat ini tak mampu membatasi pergerakan warga dan angka penularan covid-19 di Jakarta semakin mengkhawatirkan, ia tak segan menerapkan ganjil genap untuk angkutan roda dua dan masa berlakunya diperpanjang menjadi 24 jam.(OL-2)
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta meniadakan kebijakan ganjil-genap kendaraan karena adanya pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2024 pada Rabu (27/11).
Peniadaan sistem ganjil-genap pada 16 September 2024, bertepatan dengan hari libur nasional dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW 1446 Hijriah.
Pelaksanaan kebijakan ganjil-genap di Jakarta ditiadakan pada 17 dan 18 Juni 2024 karena libur dan cuti bersama Hari Raya Idul Adha 1445 Hijriah/2024 Masehi.
POLRI mencatat sebanyak 4.027 pemudik melanggar kebijakan ganjil genap (gage) selama arus mudik Lebaran 2024 di Tol Jakarta-Cikampek-KM 414 Tol Kalikangkung. Surat tilang dikirim ke alamat
SELAMA libur lebaran Lebaran Idul Fitri 1445 Hijriah, Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Perhubungan (Dishub) tidak menerapkan aturan ganjil genap di 25 ruas jalan Ibu Kota.
Pembatasan itu bisa dilakukan dengan larangan melintas atau dengan rekayasa lalu lintas.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mulai menerapkan pajak sebesar 10% terhadap 21 jenis fasilitas dan aktivitas olahraga.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bergerak cepat menangani banjir yang melanda sejumlah wilayah Ibu Kota
Komunitas bermain yang biasa melakukan aktivitas di kawasan Gelora Bung Karno (GBK) Senayan, Jakarta, mengaku dimintai biaya Rp 1,9 juta.
Pemprov DKI melalui Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi (DTKTE) diminta menggandeng sejumlah perusahaan swasta.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengakui, penyelenggaraan Jakarta International Marathon itu akan berdampak terhadap aktivitas masyarakat.
Kendati demikian, Sarjoko tak menyebut secara detail 40 sekolah mana saja yang akan dilakukan uji coba sekolah swasta gratis tersebut.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved