Headline
Ketegangan antara bupati dan rakyat jangan berlarut-larut.
Ketegangan antara bupati dan rakyat jangan berlarut-larut.
Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan Hasbiallah Ilyas mendukung Pemerintah Provinsi (pemprov) DKI Jakarta untuk menerapkan sanksi progresif kepada para pelanggar aturan PSBB Transisi.
Sanksi yang berat, menurutnya, akan membuat masyarakat jera dan akan mematuhi protokol kesehatan.
"Memang harus. Kalau saya bilang memang harus ada sanksi yang berat. Misalnya kalau di luar negeri nggak pakai masker, selain denda berapa juta, juga bisa masuk penjara 1-2 bulan," kata Hasbi, Selasa (11/8).
Menurutnya, jika Pemprov DKI hanya menunggu kesadaran masyarakat, hal itu akan sulit terwujud.
Baca juga: Politikus PPP Dukung Pembukaan Tempat Hiburan
"Mohon maaf saja meski ini Ibu Kota, masih banyak warganya yang tidak memiliki kesadaran terhadap aturan. Di pusat kota, fasilitas umum memang terlihat warganya mungkin pakai masker. Tapi coba lihat di permukiman padat penduduk. Itu nggak pada pakai masker. Paling yang pakai masker ini tidak sampai 50% warga," ungkap Hasbi.
Oleh karena itu, dia menegaskan sanksi progresif ini harus dioptimalkan dengan baik agar tujuan Pemprov DKI Jakarta meningkatkan kepatuhan warga terhadap protokol kesehatan bisa tercapai. (OL-14)
Pemprov DKI Jakarta bakal menggelar Festival Lowongan Kerja atau Jakarta Jobfest 2025 di Jakarta International Velodrome, Rawamangun, Jakarta Timur, pada 19–20 Agustus 2025.
Rancangan Kebijakan Umum APBD dan Rancangan Prioritas serta Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2026 dengan nilai Rp95,351 triliun
Pemprov DKI menggelar penanaman ribuan mangrove.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mulai menerapkan pajak sebesar 10% terhadap 21 jenis fasilitas dan aktivitas olahraga.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bergerak cepat menangani banjir yang melanda sejumlah wilayah Ibu Kota
Komunitas bermain yang biasa melakukan aktivitas di kawasan Gelora Bung Karno (GBK) Senayan, Jakarta, mengaku dimintai biaya Rp 1,9 juta.
Arwani menjelaskan hal tersebut layak dilakukan karena Surya Dharma Ali merupakan sosok berpengaruh yang sangat dihargai di kalangan internal PPP.
Sejumlah partai politik yang pernah mengganti logo ternyata tidak memberikan efek positif. Beberapa justru suaranya ambles.
Pernyataan Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi yang mengaku lebih memilih PSI ketimbang PPP dinilai merupakan sikap yang tidak konsisten.
Jokowi menilai PPP memiliki lebih banyak calon ketua umum menjelang Muktamar yang akan digelar pada September mendatang
Jokowi mengaku lebih memilih bergabung dengan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) ketimbang Partai Persatuan Pembangunan (PPP).
Muktamar kali ini harus menjadi kesempatan emas bagi PPP untuk membesarkan partai dengan memilih sosok ketua umum yang tepat.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved