PSI Tuding Kebijakan PSBB Anies Hanya Pepesan Kosong

FRAKSi PSI DPRD DKI Jakarta menilai kebijakan perpanjangan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) masa transisi hingga 13 Agustus tidak berdampak apa-apa alias pepesan kosong untuk menekan laju penularan covid-19.

Ketua Fraksi PSI Idris Ahmad mengatakan, seharusnya Gubernur Anies Baswedan mengeluarkan kebijakan rem darurat atau menghentikan aktivitas lagi. Bukan alih-alih menerapkan kembali sistem ganjil genap.

” Tidak ada perbedaan dari tiga kali perpanjangan (masa transisi) ini. Jangan sampai kebijakan rem mendadak hanya menjadi pepesan kosong,” kata Idris dalam keterangan resminya, Jakarta, Selasa (4/8).

Idris menyebut, dalam dua pekan terakhir positivity rate Jakarta sempat melonjak menjadi 7,1 persen jauh di atas standar aman Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) yakni 5 persen.

Angka kasus positif selama perpanjangan PSBB masa transisi juga meningkat tajam dengan rata-rata kasus 422 orang per hari.

Baca juga : DKI Masih Larang Acara Pernikahan, Ada Sanksi Rp10 Juta

PSI, kata Idris, meminta Anies segera menerapkan kebijakan rem darurat yang disiapkan untuk meredam lonjakan kasus di Jakarta yang kini mencapai 23 ribu lebih kasus positif covid-19.

“Pengetatan ataupun pelonggaran aturan suatu hal yang lazim dilakukan pada saat Pandemi. Contoh di Manila dan Melbourne kembali memperketat pergerakan warga akibat lonjakan kasus. Gubernur Anies tidak boleh lengah dan ragu untuk menarik rem darurat,” tukas Anggota Komisi E DPRD DKI itu.

Menurut Idris, peningkatan jumlah tes PCR yang selalu digadang-gadang Gubernur Anies harus diimbangi dengan pencegahan dan penertiban ketat protokol kesehatan sehingga tidak membebani tenaga kesehatan yang mulai kewalahan menangani lonjakan pasien positif covid-19.

"Kita tidak bisa berharap ada perubahan hasil kalau Pemprov DKI hanya berpangku tangan dan sekedar memperpanjang status tanpa ada upaya pencegahan," pungkas Idris. (OL-7)