Headline
Pelaku perusakan dan penganiayaan harus diproses hukum.
Pelaku perusakan dan penganiayaan harus diproses hukum.
Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta dari Fraksi NasDem Abdul Aziz Muslim mendukung langkah Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk memberlakukan kembali pembatasan kendaraan pribadi dengan sistem ganjil genap.
Kebijkan ganjil genap direncanakan akan mulai diterapkan pekan depan.
"Kalau saya setuju saja langkah apa pun yang diterapkan Pemprov DKI demi menekan angka mobilitas warga selama pandemi covid-19 ini," kata Abdul, Sabtu (1/8).
Ia mengatakan masyarakat saat ini memang sangat perlu untuk diingatkan bahwa saat ini masih dalam masa PSBB Transisi di mana artinya masih ada wabah covid-19 yang merajalela.
Baca juga: Pinjam Dana ke BUMN, Pemprov DKI Diminta Buat Skala Prioritas
Namun, Abdul menekankan pentingnya pengawasan dan penindakan. Jangan sampai kebijakan ini tidak berdampak apa-apa dan gagal mencapai tujuannya.
"Yang penting juga harus diingat adalah implementasinya. Mau program apa pun dikonsepkan bagus, tapi pelaksanaannya, pengawasannya, dan penindakannya masih berantakan, ya tujuannya tidak akan tercapai," tukas Abdul.
Pemprov DKI, imbuhnya, harus segera dapat mengatasi wabah covid-19 ini karena ekonomi terdampak. Menurutnya, masyarakat, khususnya golongan menengah ke bawah yang paling terdampak dengan pandemi covid-19 ini.
"Kita harus bisa segera menekan wabah covid-19 ini. Kalau tidak, kita akan terus terpuruk. Zona kita nggak akan bisa berubah jadi hijau. Merah seterusnya," tegas Abdul. (OL-14)
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta meniadakan kebijakan ganjil-genap kendaraan karena adanya pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2024 pada Rabu (27/11).
Peniadaan sistem ganjil-genap pada 16 September 2024, bertepatan dengan hari libur nasional dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW 1446 Hijriah.
Pelaksanaan kebijakan ganjil-genap di Jakarta ditiadakan pada 17 dan 18 Juni 2024 karena libur dan cuti bersama Hari Raya Idul Adha 1445 Hijriah/2024 Masehi.
POLRI mencatat sebanyak 4.027 pemudik melanggar kebijakan ganjil genap (gage) selama arus mudik Lebaran 2024 di Tol Jakarta-Cikampek-KM 414 Tol Kalikangkung. Surat tilang dikirim ke alamat
SELAMA libur lebaran Lebaran Idul Fitri 1445 Hijriah, Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Perhubungan (Dishub) tidak menerapkan aturan ganjil genap di 25 ruas jalan Ibu Kota.
Pembatasan itu bisa dilakukan dengan larangan melintas atau dengan rekayasa lalu lintas.
Partai Nasdem berkomitmen mendukung pemerataan akses pendidikan yang berkualitas di Karawang, salah satunya melalui penyaluran program PIP.
Cak Imin mengusulkan agar gubernur dipilih oleh pemerintah pusat dan bupati dipilih oleh rakyat melalui DPRD. Menurut Rifqinizamy, usulan Cak Imin tersebut berpotensi inkonstitusional
WAKIL Ketua DPR RI Fraksi Partai NasDem Saan Mustopa mendorong Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka segera mulai berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN)
Harus dipastikan ide tersebut apakah optimal atau tidak bagi IKN, pihaknya menunggu keputusan Presiden Prabowo Subianto.
Partai NasDem meminta ada keputusan yang cepat oleh Presiden agar IKN segera kita putuskan sebagai Ibu Kota Negara melalui Keppres
KETUA Umum Partai NasDem Surya Paloh merayakan hari ulang tahunnya ke-74 di NasDem Tower, Jakarta Pusat, Rabu (23/7).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved