Kepala Ombudsman Perwakilan Jakarta Raya Teguh P. Nugroho menyebut perusahaan ojek daring ingkar janji. Hal itu berkaitan dengan penyediaan sekat antara penumpang dengan mitra pengemudi yang hingga kini tak ada penyelesaiannya.
Padahal di awal saat hendak beroperasi kembali mengangkut penumpang saat masa PSBB Transisi, para perusahaan ojek daring berlomba mengiklankan diri untuk menyediakan penyekat sebagai bentuk penularan covid-19.
"Ya, mana? Kalau kita hitung di antara 1.000 paling hanya puluhan. Padahal itu kan sebagai bentuk protokol kesehatan," kata Teguh, Rabu (29/7).
Ia menyebut janji dan promosi para perusahaan ojek daring itu hanya pemanis agar diizinkan pemerintah mengangkut penumpang.
"Ya bisa dibilang hanya 'lip service'," tukas Teguh.
Baca juga: 905 Petugas Diterjunkan Antisipasi Kepadatan Lalin Idul Adha
Menurut Teguh, hal tersebut sebetulnya bisa diatur oleh pemda lewat peraturan daerah (perda). "Perda itu kuat dan mengikat. Dalam UU 12/2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan, perda itu memiliki hirarki sama seperti UU tapi di tingkat daerah. Kalau ini diatur dalam perda saya yakin perusahaan akan taat," tegasnya.
Kuat dugaan, kata Teguh, adanya potensi penularan covid-19 antarkaryawan ke pengemudi dan sebaliknya, salah satunya dikarenakan minimnya pelengkap protokol kesehatan pada angkutan daring.
"Ya bisa jadi kan saling menularkan. Karyawan menularkan ke pengemudi, atau pengemudi menularkan ke karyawan. Kita tahu sendiri bahwa rata-rata penumpang ojek adalah para pekerja," tandasnya.
Oleh karena itu, teguh berharap pemerintah baik pusat maupun daerah mau memberikan perhatian lebih pada persoalan ini. (OL-14)
