Pulihkan UMKM DKI, BI Beri Pelatihan dan Optimalkan Kredit

ADANYA dampak pada ekonomi Jakarta akibat covid-19 diamini oleh Kadiv Pengembangan Ekonomi BI Jakarta Djoko Raharto yang melihat adanya dampak negatif pada 'supply stock' dan 'demand stock' akibat kegiatan produksi yang berhenti secara otomatis dengan adanya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk menghentikan pandemi covid-19.

"Otomatis pendapatan masyarakat turun, konsumsi terdampak. Demikian juga investasi, dengan dunia usaha menunda melakukan investasi sampai kondisi normal. Kemudian UMKM memang dampaknya itu tergantung usahanya. UMKM sektor pertanian untuk makanan jadi dampaknya lebih rendah karena mereka punya alternatif pemasaran digital. Sementara untuk kerajinan terdampak cukup berat padahal UMKM ini memiliki cukup banyak jumlah pekerja," ucap Djoko dalam webinar bertajuk 'Optimalisasi Kredit Usaha Mikro Untuk Pulihkan Ekonomi Jakarta' yang digelar koordinatoriat wartawan Balai Kota dan DPRD DKI Jakarta, Rabu (22/7).

Baca juga: Pemprov DKI Kurangi Biaya Sewa Kios PUMK

Karenanya, respon terhadap hal tersebut, kata Djoko, kebijakan yang bisa diambil pemerintah dalam jangka pendek adalah mendukung stimulus ekonomi agar dunia usaha bisa terkurangi dampaknya. Kemudian, untuk jangka panjang, harus ada pemulihan ekonomi, termasuk saat ini PSBB transisi yang diharapkan bisa berjalan dengan lancar.

"Termasuk dengan memberikan pembiayaan kredit, juga pelatihan pemasaran dan produksi bagi UMKM," tuturnya.

Untuk pembiayaan kredit bagi usaha oleh perbankan, tutur Djoko, mencapai Rp1.811 triliun dengan sebesar Rp149 trilun di antaranya disalurkan pada UMKM dan dari Rp149 triliun ini, untuk kredit mikro berjumlah Rp113 triliun atau hampir 65%.

"Nasabah untuk UMKM di DKI itu ada 1.351.223 rekening dengan ada 878.301 rekening ini adalah nasabah mikro. Meski banyak, dari sisi performa, nonperformance loan (NPL) mikro ini paling kecil hanya 2,1%. Kalau total kredit NPL-nya 2,74%, UMKM 3,5%, untuk mikronya 2,1%. Jadi sektor ini cukup baik dalam performa pembiayaan kredit," tutur Djoko.

Bank DKI, selaku Bank Pembangunan Daerah (BPD), mengatakan dalam merespon covid-19 telah melakukan langkah-langkah antisipasi terkait dampak covid-19 terhadap portofolio kredit yang dimiliki, mulai bulan Januari 2020 ketika kasus covid-19 di Indonesia belum berpandemi.

Saat Maret, bersamaan dengan mulai merebaknya covid-19, Bank DKI membuat respon cepat untuk membuat peraturan perusahaan serta petunjuk pelaksanaan tahapan stimulus bagi kredit sesuai dengan Peraturan OJK (POJK) Nomor 11 Tahun 2020 termasuk pada UMKM.

"Pertama, kita melakukan quick check portofolio kredit yang kita miliki. Respons kedua kami melakukan pemetaan sektor yang terdampak menghitung eksposur risiko bagi industri yang sangat terdampak covid, Ketiga, kami lakukan identifikasi per debitur berinteraksi menanyakan bagaimana dengan kondisi usahanya dan keluarganya, apakah aman dari pandemi. Keempat, penyusunan skenario pelaksanaannya," kata Pemimpin Grup Kredit UMKM Bank DKI Wahyudi Dwi Irawan. (OL-1)