Depo MRT Ancol Mampu Tampung 32 Rangkaian Kereta

DIREKTUR Utama PT MRT Jakarta, William P Sabandar, mengatakan PT MRT Jakarta akan membangun sebuah depo MRT di Ancol Barat, Jakarta Utara. Di sana ada lahan yang siap digunakan dan dapat dimanfaatkan untuk pembangunan dengan beban tinggi.

"Ancol Barat luas. Ada lahan PT Asahimas akan ditinggalkan perusahaan itu, karena bukan kawasan industri lagi dan luas efektifnya bisa dipakai semua. Relatif bagus, sudah dipagari dan konsolidasi lahan sudah bagus," kata William di sela-sela rapat bersama Komisi B DPRD DKI, di Gedung DPRD DKI, Jakarta, Rabu (22/7).

Baca juga: DPRD DKI Telusuri Status HGB Lahan Depo MRT di Ancol

Depo MRT Fase 2B akan dibangun di Ancol Barat. Proyek itu membutuhkan anggaran sebesar Rp1,5 triliun. "Lahannya strategis, tidak bermasalah, dan bentuk area di Ancol Barat itu persegi panjang, sehingga cukup efektif menampung kereta dan punya radius putar MRT dengan luas depo kurang lebih 32 hektare."

Dari segi kapasitas, terang William, lahan di Ancol Barat bisa menampung kurang lebih 32 rangkaian kereta yang dilengkapi dengan test track dan infrastruktur lain.

"Dari feasibility study (studi kelayakan) ditentukan tiga stasiun. Dari Kota 1 stasiun, di Mangga Dua, dan di Ancol. Ketiga stasiun ini akan diintegrasikan dengan Ancol. Artinya secara ekonomi kami akan membantu peningkatan perekonomian warga Jakarta atas kerja sama dengan Ancol. Di pintu masuk Ancol ada stasiun," kata William.

Baca juga: 30 RW di Jakarta Zona Merah Covid-19

Dia menambahkan, bila dibandingkan dengan lahan di Ancol Timur, termasuk lahan hasil reklamasi, luasnya tidak memadai. Lahan di Ancol Timur juga tidak bisa dijadikan depo karena bentuk lahan segi empat atau persegi, sehingga tidak memungkinkan untuk track panjang.

"Di Ancol Timur, lahannya kecil sekali dan menyulitkan untuk manuver kereta saat masuk ke dalam. Jadi efektivitas penggunaan lahan tidak terlalu baik," ujar William.

Pembebasan lahan untuk pembangunan depo tersebut, imbuhnya, bakal menelan anggaran kurang lebih Rp1,5 triliun. "Sejatinya memang pada tahun lalu itu ada upaya kalau memang pemasukan paling tidak sebagian pendanaan untuk dibebaskan Pemprov DKI. Tapi kita tahu kondisi hari ini kondisi keuangan sulit. Bagaimana mungkin siapkan anggaran sebesar Rp1,5 triliun," pungkas William. (J-3)