Headline
Pelibatan tokoh dan elite politik akan memperkuat legitimasi kebijakan pemerintah.
Pelibatan tokoh dan elite politik akan memperkuat legitimasi kebijakan pemerintah.
Kumpulan Berita DPR RI
WAKIL Ketua DPRD DKI Jakarta, Zita Anjani, mendukung kebijakan Pemprov DKI Jakarta untuk tetap menutup tempat hiburan selama PSBB transisi.
Apalagi, kasus covid-19 di wilayah Ibu Kota masih tinggi. Menurutnya, Pemprov DKI perlu menunda pembukaan sektor ekonomi di luar yang sudah beroperasi saat ini.
"Kasus positif covid-19 di Jakarta cenderung meningkat. Wajar kalau Pemprov DKI belum izinkan untuk buka. Sekolah saja belum buka, bahkan banyak sekolah swasta yang collapsed karena harus tutup," ujar Zita saat dihubungi, Selasa (21/7).
Baca juga: Mal dan Kafe di DKI Dibuka Lebih Dahulu Dibanding Tempat Hiburan
Zita menekankan ada sejumlah faktor yang menyebabkan tempat hiburan, seperti diskotek, bar dan karaoke, masih ditutup. Di antaranya, kondisi tempat hiburan adalah ruang tertutup yang berisiko tinggi menyebarkan covid-19.
"Ukuran tutup atau buka itu bukan ukuran segi bidang usaha. Tapi dari risiko penyebaran covid-19. Tempat hiburan ini kan semacam closed-circuit alias tertutup. Cenderung orang berkumpul dalam kuantitas padat," jelas Zita.
Sektor yang dibuka pun harus memiliki manfaat dan keberpihakan pada situasi pandemi covid-19. Dia menilai tempat hiburan tidak memiliki manfaat besar, serta tidak esensial untuk tetap buka saat pandemi.
Baca juga: Hukum Penertiban Tempat Hiburan Lemah
"Kalau hiburan malam untuk apa? Saya belum lihat ada manfaat signifikan di sana. Pajak hiburan malam hanya 25%. Kalau untuk kepentingan ekonomi, kita bisa cari lewat jalan lain demi menjaga kesehatan,” pungkasnya.
Politikus PAN itu berharap kebijakan covid-19 di wilayah Jakarta tidak mundur ke belakang. Namun, harus pro dengan inovasi. Jangan sampai sekolah tutup dan tempat hiburan diizinkan buka.(OL-11)
Presiden Joko Widodo mengaku bingung dengan banyaknya istilah dalam penangan covid-19, seperti Pembatasan Sosial Berskala Besar hingga Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat.
Demi membantu UMKM untuk bangkit kembali, influencer Bernard Huang membuat gerakan yang diberi nama PSBB atau Peduli Sesama Bareng Bernard dii Kota Batam.
Kebijakan itu juga harus disertai penegakan hukum yang tidak tebang pilih, penindakan tegas kepada para penyebar hoaks, dan jaminan sosial bagi warga terdampak.
Dari jumlah tes tersebut, sebanyak 20.155 orang dites PCR hari ini untuk mendiagnosis kasus baru dengan hasil 6.934 positif dan 13.221 negatif.
Untuk menertibkan masyarakat, tidak cukup hanya dengan imbauan. Namun harus dibarengi juga dengan kebijakan yang tegas dalam membatasi kegiatan dan pergerakan masyarakat di lapangan.
Epidemiolog UI dr.Iwan Ariawan,MSPH, mengungkapkan, untuk menurunkan kasus Covid-19 di Indonesia, sebenarnya dibutuhkan PSBB seperti tahun 2020 lalu.
Kondisi ini memicu antrean kendaraan yang mengular panjang, terutama pada jam sibuk pagi dan sore hari.
Kecelakaan yang melibatkan dua armada bus Transjakarta di jalur layang Koridor 13, ruas Swadarma arah Cipulir, pada Senin (23/2), mengakibatkan 23 penumpang mengalami luka ringan.
PERAYAAN Tahun Baru Imlek atau Tahun Baru Tionghoa bukan sekadar penanda pergantian tahun dalam kalender lunar.
Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta mendorong integrasi antarmoda dan kesetaraan akses transportasi publik untuk menekan ketergantungan kendaraan pribadi.
Hilangnya nyawa dalam insiden terbaru ini adalah bukti nyata bahwa pendekatan persuasif tanpa ketegasan hukum tidak memberikan efek jera bagi para pelaku.
Perbaikan jalan harus dilakukan secara cepat, responsif, dan menyeluruh, dengan menempatkan keselamatan warga sebagai prioritas utama.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved