Headline
Manggala Agni yang dibentuk 2002 kini tersebar di 34 daerah operasi di wilayah rawan karhutla Sumatra, Sulawesi, dan Kalimantan.
Manggala Agni yang dibentuk 2002 kini tersebar di 34 daerah operasi di wilayah rawan karhutla Sumatra, Sulawesi, dan Kalimantan.
Sejak era Edo (1603-1868), beras bagi Jepang sudah menjadi simbol kemakmuran.
PERTARUNGAN Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Depok mulai berdenyut. Ditetapkannya Pradi Supriatna dan Afifah Aliyah sebagai calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota dalam Pilkada Kota Depok 2020 oleh Partai Gerindra dan PDIP mendapat reaksi dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
PKS akan mengusung calon untuk melawan pasangan jagoannya Gerindra-PDIP. Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPD) PKS Kota Depok Hafid Nasir mengatakan, PKS telah membangun komunikasi dengan partai politik lainnya dari Koalisi Depok Tertata untuk berkoalisi mengusung calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok.
Koalisi Depok Tertata ialah Partai Demokrat, PAN, PPP dan PKB. " Kami (PKS) dan Koalisi Depok Tertata akan mengusung calon untuk melawan calon dari Gerindra dan PDIP, " kata Hafid Nasir, dihubungi di Gedung DPRD, Jalan Bulevard, Cilodong, Kota Depok, Selasa (21/7).
"Gerindra dan PDIP menjagokan Pradi Supriatna yang sekarang Wakil Wali Kota untuk maju di Pilkada Kota Depok. Jadi saya kira ini peluang dan kami bangun komunikasi dengan partai lain," papar Hafid.
Menurut Hafid, PKS memiliki prinsip mengkonsolidasikan kehidupan demokrasi supaya sehat. Terkait sosok yang akan dimajukan di Pilkada Kota Depok, Hafid menyebut PKS terbuka kepada semua pihak, termasuk Idris Abdul Shomad yang saat ini menjabat sebagai Wali Kota Depok.
Opsinya seperti itu bisa (majukan Idris), tapi kami belum mendapat mandat atau persetujuan secara resmi dari DPP PKS. "Jadi PKS komunikasi semua pihak dan terbuka, termasuk Pak Idris, kami sudah lama berkomunikasi dengan beliau juga," sambung Hafid.
Ditanya peluang Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Depok Hardiono untuk maju di Pilkada Kota Depok melalui jalur PKS, Hafid menegaskan PKS tidak mengusung Birokrat di Pilkada Kota Depok 2020.
"Saya Ketua DPD PKS. Kami tak mengusung Birokrat untuk melawan jagoan dari Gerindra-PDIP, " tegasnya.
Hafid memperkirakan pertarungan Pilkada Kota Depok bisa head to head antara Wali Kota Depok Idris Abdul Shomad versus Wakil Wakil Wali Kota Depok Pradi Supriatna.
Baca juga: Terpapar Covid-19, ASN Pemprov DKI Jakarta Dianggap Lalai
Hal ini mengingat di Kota Depok hanya ada 9 partai politik yang memiliki kursi di DPRD.
Diketahui, jumlah kursi di DPRD Kota Depok sebanyak 50 kursi, 10 kursi diraih PDIP, 10 kursi diraih Gerindra. 5 kursi, 1 kursi dirah Partai Solidaritas Indonesia (PSIS, 3 Kursi diraih PKB.
Sisanya PKS 12 kursi, PAN 4 kursi PPP 3 kursi, Demokrat 3 kursi, Golkar 5 kursi. (OL-4)
Abdul menjelaskan, penyidik belum menahan tersangka karena pemeriksaan akan dilanjutkan.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Yalimo, Papua sebagai penyelenggara pemilu dituding telah melakukan pelanggaran etik.
PAGUYUBAN Nusantara Yalimo Bangkit meminta MK untuk tidak mematikan suara rakyat Yalimo, dengan putusan yang semestinya
DEWAN Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memberhentikan dua anggota KPU Sabu Raijua, Nusa Tenggara Timur (NTT) dari jabatannya.
Pilkada Serentak 2020 di 270 daerah tercatat sukses, meski dalam kondisi pandemi COVID-19. Pengalaman itu menjadi rujukan untuk penyelenggaraan berbasis manajemen risiko Pemilu 2024.
Ppartai politik juga harus ambil bagian dalam mendinginkan suasana dan mengajak pendukungnya untuk bisa menerima putusan MK.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved