Headline
Pelaku usaha menagih penyederhanaan regulasi dan kepastian kebijakan dari pemerintah.
Pelaku usaha menagih penyederhanaan regulasi dan kepastian kebijakan dari pemerintah.
Kumpulan Berita DPR RI
SEBANYAK 5.000 Aparatur Sipil Negara di DKI Jakarta yang berusia di bawah 50 tahun ditugaskan untuk memantau kegiatan masyarakat di pasar mulai Senin (6/7) besok.
Hal itu termaktub dalam Surat Tugas No 554/081 tentang Pemantauan Kegiatan Pengawasan dan Penindakan Aktivitas Masyarakat selama Pembatasan Sosial Berskala Besar pada Masa Transisi Menuju Masyarat Sehat, Aman dan Produktif.
Surat Tugas tersebut ditandatangi oleh Sekretaris DKI Jakarta Saefullah pada Rabu (1/7) lalu dan berlaku mulai hari ini sampai berakhirnya PSBB masa transisi
"Mengerahkan Pegawai Aparatur Sipil Negara yang berada di bawah koordinasinya yang berusia di bawah 50 tahun dalam kondisi sehat untuk melaksanakan pemantauan kegiatan pengawasan dan penindakan aktivitas masyarakat selama masa pembatasan sosial bersakala besar (PSBB) pada masa transisi," kata Saefullah melalui ST yang diterima Media Indonesia, Minggu (5/7).
Baca juga: Hasil Survei: Anies Gubernur Paling Responsif Tangani Covid-19
Lebih lanjut, Saefullah menjelaskan bahwa kondisi sehat yang dimaksud artinya tidak memiliki faktor komorbiditas. Dalam hal ini, ASN yang memiliki penyakit penyerta seperti jantung, diabetes, asma, dan penyakit penyerta lain, serta dalam kondisi hamil tidak ditugaskan.
Penugasan terhadap 5.000 ASN tersebut akan disebar ke 14 area pasar. Saat bertugas, para ASN itu dianggap telah melakukan dinas luar penuh.
"Presensi pegawai yang melaksanakan kegiatan pemantauan, kegiatan pengawasan dan penindakan aktivitas masyarakat, diinput dengan keterangan Dinas Luar Penuh dalam sistem e-Absensi," ujar Saefullah. (A-2)
Menteri PANRB Rini Widyantini menyatakan Ibu Kota Nusantara (IKN) bukan sekadar pemindahan pusat pemerintahan,
Kejaksaan Agung menetapkan 11 tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi ekspor CPO dan produk turunannya dengan estimasi kerugian negara mencapai Rp14 triliun.
Kementerian Pertahanan menjadwalkan pelatihan Komponen Cadangan (Komcad) bagi 4.000 ASN pada April 2026.
Upaya menjaga keberlanjutan hutan dan mangrove Indonesia tidak hanya bergantung pada kebijakan dan anggaran, tetapi juga pada kualitas kepemimpinan aparatur negara.
Pemerintah resmi membuka pendaftaran Komponen Cadangan (Komcad) ASN 2026. Simak syarat lengkap, durasi pelatihan, dan hak peserta di sini.
WAKIL Menteri Pertahanan, Donny Ermawan Taufanto menyebut ada sekitar 4.000 aparatur sipil negara atau ASN dilatih untuk menjadi komando cadangan atau Komcad.
Selain kendala fisik, pasar tersebut juga kerap dijadikan tempat berkumpulnya gelandangan dan pengemis
Melubernya sampah ke jalan tersebut terjadi dalam beberapa hari terakhir.
Revitalisasi mesti diarahkan pada konsep pengembangan kawasan berorientasi transit atau Transit-Oriented Development (TOD).
Kondisi ini tidak hanya merusak estetika pasar, tetapi juga mulai mengancam kesehatan pedagang dan pengunjung.
Holding UMKM Expo 2025 bertema "Ekosistem Bisnis UMKM Kuat, Siap Menjadi Jagoan Ekspor” menjadi wadah yang sangat baik untuk perkembangan UMKM.
Pasokan sering kosong karena tidak adanya panen di sejumlah sentra pertanian akibat intensitas hujan tinggi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved