Sabtu 04 Juli 2020, 18:40 WIB

Hasil Survei: Anies Gubernur Paling Responsif Tangani Covid-19

Insi Nantika Jelita | Megapolitan
Hasil Survei: Anies Gubernur Paling Responsif Tangani Covid-19

ANTARA FOTO/Arif Firmansyah
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (ketiga kanan) bersama Wali Kota Bogor Bima Arya (kedua kiri) meninjau protokol kesehatan di KRL

 

HASIL survei Indonesia Political Opinion (IPO) menyebut Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dinilai kepala daerah paling responsif menangani covid-19. Anies mengalahkan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan Walikota Surabaya Tri Rismaharini

Direktur IPO Dedi Kurnia Syah mengungkapkan, sebanyak 62.6 persen publik menilai Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan paling responsif dalam menangani pandemi. Di susul Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dengan 60.1%. Lalu disusul DI Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono dengan 54.3%

"Formasi ini menggeser Ridwan Kamil yang hanya memperoleh penilaian 53.0 persen dan Risma hanya 40,1%. Biasanya RK selalu bersanding dengan Anies dan Ganjar," kata Dedi saat dikonfirmasi, Jakarta, Sabtu (4/7).

Dedi mengatakan, faktor populer yang mempegaruhi Anier meraih suara tertinggi dari survei IPO terkait penilaian warga atas pendistribusian bantuan sosial, kejelasan instruksi atas kebijakan yang terkait langsung pandemi.

"Selain itu, Anies diuntungkan sebagai Gubernur DKI Jakarta yang memiliki intensitas pemberitaan terbanyak diantar yang lain. Sehingga memungkinkan gerak aktiftasnya lebih dulu diketahui publik dibanding kepala daerah yang lain," jelas Dedi

Hasil survei IPO lainya menyebut pemerintah daerah lebih baik dari pemerintah pusat. Secara umum, kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah dalam masa Pandemi hanya 58.6%.

Dari total kepuasan itu terdistribusi untuk kinerja pemerintah pusat, pemerintah daerah, hingga ke tingkat RW dan RT. Jika dibagi dalam klaster pemerintahan, maka kepuasan tertinggi ditujukan kepada pemerintah Daerah. Sebanyak 34,4% publik merasa tidak puas, dan 7% tidak memberikan jawaban.

"Pemerintah Daerah dianggap jauh lebih baik dengan perolehan respon publik 41.9persen, di banding dengan Pemerintah Pusat yang hanya 32.5persen, tentu ini riskan sekali, karena pemerintah pusat dalam anggapan publik terbagi pada Presiden dan paraMenteri, sementara Daerah hanya ditujukan untuk Gubernurnya," ungkap Dedi.

Adapun metode survei yang dilakukan ialah Wellbeing Purposive Sampling (WPS), dengan melihat komposisi jumlah populasi di tiap wilayah tersurvey. WPS memungkinkan pendapat publik tersimpan dengan model spiral majority, di mana setiap surveyor mendistribusikan questionnaire sesuai kuota sebaran.

Dedi mengatakan, validitas data menggunakan triangulasi bertingkat, membandingkan antar data terinput, dengan analisis coder expert dan pengecekan ulang melalui wawancara via telepon sejumlah 20% dari total 1350 responden tersebar di 30 Provinsi terpilih. Sampling error pada 3.54% dengan tingkat akurasi data dalam rentang maksimum 97%.(OL-4)

Baca Juga

MI/ANDRI WIDIYANTO

Angkut Lebih dari 50% Kapasitas, Angkot Kena Denda Rp50 Juta

👤Rahmatul Fajri 🕔Selasa 22 September 2020, 17:30 WIB
Pada angkot diatur hanya boleh satu supir, tiga penumpang sebelah kanan, dan dua penumpang sebelah...
ANTARA FOTO/Galih Pradipta

Wilayah 49 RT di DKI Jakarta Masih Banjir

👤Selamat Saragih 🕔Selasa 22 September 2020, 17:20 WIB
Petugas telah menyiapkan pos pengungsian di beberapa lokasi yaitu di mushola Riyadhul Saadah di Kelurahan Kembangan Utara, dan sejumlah...
MI/Andri Widiyanto

Raperda PSBB akan Dibahas Besok

👤Hilda Julaika 🕔Selasa 22 September 2020, 16:35 WIB
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sudah merancang Raperda PSBB ini. Menjawab rekomendasi DPRD DKI agar diterbitkan Perda PSBB untuk...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya