Headline
Rakyat menengah bawah bakal kian terpinggirkan.
FEDERASI Serikat Guru Indonesia (FSGI) meminta agar Pemprov DKI bisa menambah jumlah rombongan kelas serta membangun sekolah negeri baru untuk menampung lebih banyak pelajar.
Menurutnya, langkah ini bisa menjadi solusi bagi polemik jalur zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang berlangsung tahun ini.
"Solusi jangka panjang bagi persoalan PPDB DKI adalah menambah jumlah kelas di satu sekolah atau membangun sekolah negeri yang baru khususnya SMA dan SMK adalah solusi terbaik. Dalam lima tahun terakhir DKI memang tidak membangun SMA negeri yang baru," kata Wakil Sekjen FSGI Satriawan Salim, Sabtu (4/7).
Sebabnya, FSGI menilai jalur zonasi bina RW yang dibuka hari ini bukan kebijakan solutif untuk menyelesaikan polemik jalur zonasi. Melalui jalur zonasi bina RW, Dinas Pendidikan DKI akan menampung kurang lebih 10ribu calon peserta didik baru (CPDB) di jenjang SMP dan SMA.
Baca juga: PPDB Zonasi Bina RW Meruncing Masalah
Penambahan ini dilakukan melalui penambahan kursi per rombongan kelas dari 36 orang menjadi 40 orang per rombongan kelas.
"Penambahan kuota siswa per kelas empat orang ini harapannya bisa menjadi solusi jangka pendek bagi calon siswa yang tertolak gara-gara usia. Termasuk usulan untuk memperpanjang pendaftaran zonasi. Di awal FSGI mengusulkan dua hal itu," ungkapnya.
Tapi ketika basis pendaftarannya adalah zonasi berdasarkan RW bukan kelurahan, maka ini justru akan menjadi masalah baru. Sebab, tak semua RW memiliki sekolah negeri, khususnya SMP dan SMA. Kecuali taman bermain, memang banyak.
"Dinas Pendidikan DKI juga mesti mendata berapa jumlah calon siswa yang tertolak gara-gara faktor usia muda itu, padahal masih di satu zona kelurahan. Pemetaan dan pendataan ulang sangat penting, untuk dibandingkan dengan berapa jumlah ketersediaan rombel (rombongan belajar) setelah ditambah empat siswa perkelas itu, apakah akan meng-cover atau tidak," tegasnya.(OL-5)
Usulan telah melalui pembahasan bersama Komisi X DPR RI.
Penggunaan sekaligus pemahaman bahasa isyarat sangat penting.
Sinergi yang kuat antara guru dan orang tua akan menciptakan ekosistem pendidikan yang kondusif bagi perkembangan siswa.
WAKIL Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamendikdasmen) Fajar Riza Ul Haq mengingatkan pentingnya upaya Partisipasi Semesta.
Menurut Lestari, penting mengedepankan upaya membangun 'jembatan' antara kesehatan jiwa dan kesehatan otak dalam konteks sebuah kebijakan.
KESEHATAN mental sering menjadi bahan seminar, tetapi jarang menjadi agenda nyata di ruang-ruang rapat sekolah.
BP Tapera mengusulkan perubahan harga rumah subsidi kepada Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) dengan mendorong perubahan zonasi menjadi berbasis kabupaten/kota.
Mendikdasmen Abdul Mu'ti menjelaskan empat jalur penerimaan siswa baru yang terdapat pada Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) yang menggantikan PPDB
Keputusan zonasi tidak dapat diputuskan sendiri oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).
Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka cerita pernah menyurati menteri terkait masalah pendidikan, namun tidak mendapat respons.
Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta nomor urut 2 Kun Wardana berjanji menambah jumlah sekolah untuk mendukung sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).
Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta nomor urut 2 Dharma Pongrekun-Kun Wardana berjanji akan menambah jumlah sekolah untuk mendukung sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved