TKD Dipotong 50%, Begini Suara Keresahan Petugas Kesehatan DKI

ADA keresahan yang mendalam di kalangan petugas kesehatan DKI Jakarta akibat adanya potongan tunjangan kinerja daerah (TKD) sebesar 50%. Salah satunya ialah petugas dari Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) di Sudin Kesehatan Jakarta.

"Anehnya justru para petugas ini yang mengalami pemotongan TKD 50%. Sementara para pejabat di Sudin dan Dinas Kesehatan menerima utuh," ujar seorang petugas P2P Jakarta Barat yang tidak ingin disebutkan namanya kepada Media Indonesia, Jakarta, Selasa (30/6).

Ia mengetahui kejadian tersebut berdasarkan keterangan langsung dari Seksi P2P yang berada di salah satu Sudin di Jakarta. Menurut pengakuanya, ada satu seksi P2P yang setengah mati bekerja dan berhadapan langsung dengan pasien covid-19 untuk pemeriksaan swab test, tapi justru ditelantarkan.

Pekerjaan mereka dianggap sama berbahaya dan berisiko dengan petugas medis di RSPI Sulianti Saroso, Wisma Atlet dan lainya.

"Tapi malah tiba-tiba TKD mereka dipotong. Yang setengah mati TKD-nya sekitar Rp9 juta dipotong 50%, jadi dapat Rp4,5 juta. Padahal mereka sampai tengah malam bawa sampel (covid-19). Tapi, bos atau pejabat di dinas kesehatan terima TKD utuh," ungkap petugas P2P itu.

Baca juga : Akreditasi Sekolah Jadi Syarat Jalur Prestasi,Ini Kata Disdik DKI

Diketahui, pemotongan 50% TKD sesuai dengan Pergub Nomor 49 Tahun 2020 tentang Rasionalisasi Penghasilan Pegawai Negeri Sipil dalam Rangka Penanganan Covid-19 sampai dengan bulan Desember. Dengan dalih 25% untuk bansos akibat pandemi. Sedangkan 25% lagi ditunda sampai dengan keuangan Pemprov DKI membai.

Pada April, semua SKPD di jajaran kesehatan seperti di puskesmas, rumah sakit, Dinas Kesehatan dan Sudin Kesehatan menerima penuh 100% TKD. Sesuai dengan Pergub no 49/ 2020 bab II pasal 2 ayat 2.

Namun pada TKD bulan Mei, menurut pengakuan tenaga kesehatan itu, sebagian besar petugas Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Sudin Kesehatan di Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Selatan dan Jakarta Timur hanya menerima TKD 50%. Artinya tidak sesuai dengan pergub tersebut.

Petugas P2P  itu juga membeberkan untuk jajaran Sudin Kesehatan Jakarta Pusat masih menerima utuh 100%, serta jajaran Dinas Kesehatan sebagian besar menerima utuh 100%.

"Mengapa Dinas Kesehatan menerima TKD utuh 100% dari mulai pejabat eselon sampai dengan staf yang masa kerjanya baru 1 tahun? Hanya 1 pejabat yang dipotong 50%, yaitu Sekretaris Dinas," ujar imbuhnya.

Di saat pandemi berimbas pada semua orang, ia mengatakan masih ada pejabat- pejabat DKI malah memikirkan diri sendiri, memikirikan kesejahteraannya sendiri.

Baca juga : Ada Pembangunan, Underpass Senen Ditutup 30 Hari

"Dengan nominal TKD yang jumlahnya fantastis, mereka seolah menutup mata terhadap bawahannya," pungkasnya.

Saat dikonfirmasi, Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi DKI Yuditha Endah membenarkan bahwa seluruh jajaranya terkena potongan TKD 50%. Dirinya menampik bahwa hanya petugas P2P saja yang kena dampak tersebut. Pemotongan tersebut berlaku sejak Mei lalu.

"Di awal kami mengusulkan TKD untuk jajaran Dinkes 100%. Tetapi kami diminta oleh tim verifikator rasionalisasi untuk mengikuti sesuai Pergub 49 Tahun 2020. Semoga bulan depan sudah balik lagi kondisinya," jelas Yudhita

Seperti diketahui, pemangkasan 50% TKD/TPP itu akibat kontraksi ekonomi selama pandemi. Hal itu juga sesuai tindak lanjut Surat Keputusan bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dalam rangka Penanganan Covid-19, Serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional.

"Semua itu mengacu pada Pergub 49/2020," kata Kepala Badan Kepegawaian Daerah DKI Jakarta Chaidir. (OL-7)