Headline
Sebaiknya negara mengurus harga barang dulu.
BESOK Dinas Perhubungan DKI Jakarta akan menguji coba menjadikan 32 lokasi sebagai kawasan pesepeda untuk menggantikan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) di Jalan Jenderal Sudirman-Jalan MH Thamrin yang ditiadakan sementara.
Pada 32 lokasi itu akan dilakukan penutupan jalan dan kegiatan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) pada pukul 06.00-09.00 WIB.
Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Abdul Aziz pun mendorong agar dalam situasi tersebut Pemprov DKI tetap melaksanakan kegiatan sosialisasi protokol kesehatan serta mengenai bahayanya penularan covid-19 bagi kesehatan warga.
Selain itu, Abdul Aziz juga menyarankan agar Pemprov DKI sekaligus melakukan rapid test kepada pengunjung yang hadir. Sosialisasi sekaligus rapid test ini diharapkan membuka mata warga bahwa covid-19 memang ada dan harus diwaspadai.
"Baik sekali jika dilakukan sosialisasi dan rapid test agar masyarakat lebih mengerti risiko-risiko yang ditimbulkan dalam melakukan aktivitas sehari-hari," kata Abdul Aziz kepada Media Indonesia, Sabtu (27/6).
Baca juga: Awas, Pedagang yang Nekat Jualan Saat CFD Ditertibkan Petugas
Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu mengatakan ia mengapresiasi terhadap desentralisasi kegiatan masyarakat ke 32 titik agar tidak menimbulkan kepadatan masyarakat. Namun, masyarakat tetap perlu diingatkan untuk menerapkan protokol kesehatan.
"Yang harus menjadi perhatian dan pertimbangan adalah bagaimana agar tidak terjadi penumpukan dan pengelompokan banyak orang di satu tempat. Saya apresiasi inisiatif Pemda DKI untuk mendesentralisasi HBKB semoga ini menjadi solusi bagi warga Jakarta dan meminimalisir dampak penyebaran covid 19," ujarnya.
Selain itu, Pemprov DKI diminta tidak kendur selama pelaksanaan kegiatan di kawasan sepeda tersebut. Penegakkan hukum terhadap warga yang melanggar aturan PSBB Transisi harus tetap dilakukan.
"Tapi fungsi kontrol harus tetap berjalan kerahkan aparat untuk mengontrol di lapangan agar tidak terjadi pelanggaran gunakan metode persuasif karena banyak masyarakat belum mengerti," pungkasnya.
Sebelumnya, Pemprov DKI menyelenggarakan HBKB perdana di Jalan Jenderal Sudirman-Jalan MH Thamrin pada Minggu, 21 Juni lalu. Namun, dalam evaluasi Dishub DKI menemukan 40 ribu lebih pengunjung memadati area itu. Pengunjung juga tidak mematuhi protokol kesehatan karena banyak kerumunan.
Dampaknya, HBKB di area itu ditiadakan dan diganti dengan pelaksanaan kawasan pesepeda di 32 lokasi yang tersebar di lima wilayah Jakarta dengan tujuan mengurai kepadatan warga tersebut. (A-2)
Vulvovaginitis yang bergejala keputihan, nyeri, dan gatal amatlah mengganggu. Ketepatan diagnosis menentukan efektivitas pengobatannya.
Testing dan tracer dilakukan untuk Mencegah terjadinya klaster Covid-19 di lingkungan sekolah selama Pembelajaran Tatap Muka (PTM).
Gus Muhaimin mendesak aparat kepolisian dan dinas terkait untuk mengusut temuan ribuan limbah bekas alat tes antigen di sepanjang pantai di Selat Bali.
Akses tes Covid-19 yang cepat dan andal, dan mengurangi penyebaran infeksi seiring semakin banyaknya orang kembali melakukan aktivitas kehidupan sehari-hari di Indonesia.
PT Kereta Api Indonesia (Persero) menerapkan tarif baru untuk layanan Rapid Test Antigen di Stasiun dari sebelumnya Rp45.000 menjadi Rp35.000.
Wakil Ketua BURT Evita Nursanty mengungkapkan kebijakan daerah tersebut menimbulkan pertanyaan dari sebagian besar masyarakat pelaku perjalanan moda transportasi udara.
Tania mendorong Dinas Pendidikan mengevaluasi menyeluruh terkait kebijakan sekolah gratis. Terutama dalam pengembangan strategi yang lebih inklusif.
SEKRETARIS Komisi A DPRD DKI Jakarta, Mujiyono, menilai kebakaran yang melanda Pasar Taman Puring sebagai peringatan keras atas lemahnya sistem keamanan dan pencegahan kebakaran
ANGGOTA DPRD DKI Jakarta Hardiyanto Kenneth mengapresiasi komitmen Pemprov dalam merealisasikan pembangunan Flyover Latumenten di kawasan Grogol Petamburan, Jakarta Barat.
DPRD DKI Jakarta Abdul Aziz mengusulkan pemprov DKI memperhatikan warga miskin yang lama tinggal di Jakarta, meski tak mengantongi KTP DKI dapat bansos
DPRD Desak BUMD DKI Buat Kanal Pengaduan Masalah Kualitas, Buntut Beras Oplosan
Masih ditemukan sejumlah masalah salah satunya adanya dugaan tindakan pungutan liar dalam pelaksanaan perekrutan tersebut.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved