Headline
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
PEMERINTAH Provinsi Jawa Barat akan mengevaluasi pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di lima wilayah yang berbatasan dengan DKI Jakarta pada pekan depan.
Kelima wilayah itu ialah Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, dan Kota Depok. Sedangkan secara lingkup Provinsi, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyebut PSBB Jabar telah berakhir pada 25 Juni.
"Pengumuman pertama yang perlu diketahui, PSBB level provinsi sudah selesai dan tidak diperpanjang,"jelas pria yang akrab disapa Emil itu saat meninjau pelaksanan tes cepat (rapid test) antigen Covid-19 di Stasiun Bogor, Kota Bogor, Jumat (26/6) sore.
Emil menambahkan, evaluasi PSBB di Bodebek akan dilakukan pada 4 Juli mendatang. Di Jabar sendiri, ujarnya, angka reproduksi virus SARS-CoV 2 penyebab Covid-19 (Ro) telah berada di bawah satu selama 6 minggu. Kapasitas rumah sakit pun kini semakin teratasi dengan persentase 27 persen dari tempat tidur yang tersedia
"Jadi, masuk kategori masih terkendali. Di rumah sakit juga tinggal 27 persen. Kita berharap mudah-mudahan terkendalinya ini, adaptasi kebiasaan baru atau new normal bisa pelan-pelan diterapkan,"katanya.
Kendati demikian, Emil menegaskan pihaknya tidak mengurangi kewaspadaan. Salah satunya dengan menghadirkan mobil PCR pada setiap pelaksanaan tes rapid.
Baca juga : Kang Emil Imbau Warga Jakarta Jangan Dulu Ke Puncak
"Jadi kalau 10 menit, ada yang reaktif, langsung belok ke mobil yang ada tes swab. Sehingga hari ini ketahuan, tidak usah pulang dulu," terangnya.
Pemprov Jabar, lanjut Emil, kini juga sedang masuk dalam proses adaptasi kebiasaan baru (AKB). Pemprov akan menggencarkan penelusuran infeksi virus korona tipe baru di 3 tempat yang dianggap bisa jadi episenrtrum penularan, yaitu pasar tradisional, destinasi wisata, dan transit transportasi seperti terminal dan stasiun.
Sementara itu, pelaksanaan rapid tes yang dilakukan tim dari Gugus Tugas Jabar d Stasiun Bogor menyasar penumpang kereta rel listrik (KRL).
Wali Kota Bogor Bima Arya mengungkapkan, dari hasil laporan yang diterimanya, dari ratusan sampel yang tes rapid, hasilnya ada yang delapan yang menunjukkan reaktif. Terhadap mereka pun langsung diarahkan dan dilakukan tes swab.
"Dari 500 sampel, ada delapan yang reaktif dan langsung dilakukan swab test. Semoga hasilnya negatif," pungkasnya. (OL-7)
Vulvovaginitis yang bergejala keputihan, nyeri, dan gatal amatlah mengganggu. Ketepatan diagnosis menentukan efektivitas pengobatannya.
Testing dan tracer dilakukan untuk Mencegah terjadinya klaster Covid-19 di lingkungan sekolah selama Pembelajaran Tatap Muka (PTM).
Gus Muhaimin mendesak aparat kepolisian dan dinas terkait untuk mengusut temuan ribuan limbah bekas alat tes antigen di sepanjang pantai di Selat Bali.
Akses tes Covid-19 yang cepat dan andal, dan mengurangi penyebaran infeksi seiring semakin banyaknya orang kembali melakukan aktivitas kehidupan sehari-hari di Indonesia.
PT Kereta Api Indonesia (Persero) menerapkan tarif baru untuk layanan Rapid Test Antigen di Stasiun dari sebelumnya Rp45.000 menjadi Rp35.000.
Wakil Ketua BURT Evita Nursanty mengungkapkan kebijakan daerah tersebut menimbulkan pertanyaan dari sebagian besar masyarakat pelaku perjalanan moda transportasi udara.
Presiden Joko Widodo mengaku bingung dengan banyaknya istilah dalam penangan covid-19, seperti Pembatasan Sosial Berskala Besar hingga Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat.
Demi membantu UMKM untuk bangkit kembali, influencer Bernard Huang membuat gerakan yang diberi nama PSBB atau Peduli Sesama Bareng Bernard dii Kota Batam.
Kebijakan itu juga harus disertai penegakan hukum yang tidak tebang pilih, penindakan tegas kepada para penyebar hoaks, dan jaminan sosial bagi warga terdampak.
Dari jumlah tes tersebut, sebanyak 20.155 orang dites PCR hari ini untuk mendiagnosis kasus baru dengan hasil 6.934 positif dan 13.221 negatif.
Untuk menertibkan masyarakat, tidak cukup hanya dengan imbauan. Namun harus dibarengi juga dengan kebijakan yang tegas dalam membatasi kegiatan dan pergerakan masyarakat di lapangan.
Epidemiolog UI dr.Iwan Ariawan,MSPH, mengungkapkan, untuk menurunkan kasus Covid-19 di Indonesia, sebenarnya dibutuhkan PSBB seperti tahun 2020 lalu.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved