DPRD Bakal Awasi Pelaksanaan Reklamasi Ancol

WAKIL Ketua DPRD DKI Jakarta Mohamad Taufik menegaskan pihaknya bakal mengawasi pelaksanaan reklamasi Ancol yang diizinkan oleh Gubernur Anies Baswedan. Dirinya mengaku baru mengetahui perihal rencana perluasan kawasan di tempat rekreasi tersebut.

"Pasti saya awasi. Mungkin Senin (29/6) saya coba kroscek ke berbagai unit atau dinas yang berhubungan dengan rencana perluasan di Ancol itu. Seperti ke Asisten Pembangunan DKI, sama pihak Ancol juga," kata Taufik kepada Media Indonesia, Jakarta, Jumat (26/6).

Taufik menuturkan, PT Pembangunan Jaya Ancol dalam melaksanakan reklamasi harus mengacu pada Rencana Tata Ruang, Masterplan dan Panduan Rancang Kota (Urban Design Guidelines/UDGL).

Hal itu memang sesuai Keputusan Gubernur (Kepgub) DKI Jakarta Nomor 237 Tahun 2020 tentang Izin Pelaksanaan Perluasan Kawasan Rekreasi Dunia Fantasi (Dufan) Seluas ± 35 Ha (Lebih Kurang Tiga Puluh Lima Hektar) Dan Kawasan Rekreasi Taman Impian Ancol Timur Seluas ± 120 Ha (Lebih Kurang Seratus Dua Puluh Hektar.

Terkait anggaran dalam reklamasi tersebut, Politisi Gerindra itu mengatakan tidak berkaitan dengan APBD DKI Jakarta.

Baca juga : Pemkot Jakpus Sarankan Jual-Beli Hewan Kurban Secara Daring

"Anggaranya kan dari Ancol sendiri. Jadi enggak ada hubungan anggaran sama kita. Ancol sendiri yang bangun, sebagai pengembangan usaha dia lah," jelas Taufik.

Ia menuturkan bahwa dalam Kepgub tersebut tidak disebutkan ada rencana pembangunan lain seperti perumahan atau hotel. DPRD, kata Taufik bakal terus mengawasi pelaksanaan reklamasi tersebut.

"Izinnya jelas untuk perluasan Dufan dan rekreasi di Ancol Timur. Kan enggak disitu bilang mau bangun perumahan atau tempat lain. Kami awasi terus, mereka (PT Pembangunan Jaya Ancol harus memenuhi syarat untuk perluasan kawasan itu," pungkas Taufik.

Terpisah, Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) Susan Herawati menyesalkan keputusan Gubernur Anies Baswedan yang memberikan izin reklamasi kepada PT Pembangunan Jaya Ancol.

Ia menuding, dengan adanya pemberian izin reklamasi untuk perluasan kawasan rekreasi di Pantai Ancol, hanya akan memperkuat praktik komersialisasi kawasan pesisir di Teluk Jakarta yang tidak sejalan dengan UU 27 Tahun 2007 jo UU No. 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil.

“Kawasan pantai, pesisir, dan perairan adalah milik seluruh warga negara Indonesia. Siapapun berhak untuk mengakses. Pemberian izin ini akan memaksa orang yang mau masuk dan mengakses kawasan ini harus membayar. Inilah praktik komersialisasi yang harus dilawan,” terang Susan dalam keterangan resminya. (OL-7)