Headline
Publik diminta terus bersikap kritis terhadap tindakan aparat.
Publik diminta terus bersikap kritis terhadap tindakan aparat.
Kumpulan Berita DPR RI
TARIF Kereta Rel Listrik (KRL) dinilai perlu untuk disesuaikan atau subsidi dikurangi. Hal itu diutarakan pengamat transportasi dari Universitas Katolik Soegijapranata, Djoko Setijowarno.
Berdasarkan survei yang pernah dilakukan, anggaran negara untuk subsidi KRL terlalu besar. Djoko berpendapat dengan mengurangi subsidi KRL, pemerintah dapat mengalokasikan anggaran tersebut pada moda angkutan publik lain. Sehingga, pemberian subsidi lebih merata.
"Ada studi dari Direktorat Lalu Lintas dan Kereta Api, bahwa pemerintah ingin mengurangi subsidi. Dari total Rp 2 triliun, sekitar Rp1,6 triliun diberikan kepada KRL. Itu sangat besar, harus dikurangi," papar Djoko dalam diskusi virtual, Sabtu (13/6).
Baca juga: Penumpang Paksa Masuk Stasiun Rangkasbitung, KCI: Mohon Tertib
Survei serupa terlihat pada pengguna KRL pada hari Sabtu yang hanya sebesar 5%. Penguna semakin kecil pada hari Minggu, yakni sekitar 3%. Menurutnya, pengguna KRL pada akhir pekan umumnya bertujuan rekreasi dan menghabiskan waktu.
Djoko mengusulkan agar tarif KRL pada Sabtu dan Minggu tidak perlu disubsidi. "Kami mengusulkan akhir pekan dan hari libur itu tidak perlu diberikan subsidi. Itu mengurangi beban negara, atau bisa dialihkan ke angkutan umum lainnya," tutur Djoko.
Direktur Utama PT Kereta Commuter Indonesia (KCI), Wiwik Widayanti, menuturkan sejatinya perusahaan mengalami kerugian selama pandemi covid-19. Kondisi itu disebabkan pembatasan mobilitas penumpang. Sedangkan, biaya operasional tetap harus dipenuhi.
Baca juga: Transjakarta Siagakan Ribuan Petugas Selama Pandemi
Wiwik enggan merinci kerugian yang dialami KCI. Dia menggambarkan jika keadaan normal, sebanyak 1 juta penumpang diangkut dalam sehari. Jumlah itu turun setelah pembatasan sosial berskala besar (PSBB), yakni menjadi 200 ribu penumpang per hari.
"Sudah pasti ada penurunan pendapatan dari tiket. Kami juga berharap untuk PSO (Public Service Obligation), ada kebijakan penyesuaian tarif. Sehingga KCI tetap dapat berjalan untuk penyelenggaraan KRL," pungkas Wiwik.(OL-11)
GURU Besar Ilmu Kesehatan Anak Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga Surabaya, Dominicus Husada, menilai penularan virus Nipah tidak sebesar kasus covid-19 yang menjadi pandemi.
Secara sederhana, zoonosis adalah penyakit infeksi yang ditularkan dari hewan vertebrata ke manusia.
Ia menjelaskan, salah satu langkah pencegahan yang dilakukan adalah melakukan vaksinasi untuk kepada masyarakat.
Bencana banjir di Sumatra memicu kritik terhadap respons pemerintah. Sosok almarhum Achmad Yurianto kembali dikenang atas perannya sebagai juru bicara pemerintah saat pandemi Covid-19.
Termometer perlu disterilisasi untuk membunuh kuman dan bakteri jika digunakan pada banyak orang.
DALAM beberapa minggu terakhir, rumah sakit dan klinik di wilayah Jabodetabek mencatat peningkatan signifikan pasien dengan gejala flu yang mirip covid-19.
Presiden Joko Widodo mengaku bingung dengan banyaknya istilah dalam penangan covid-19, seperti Pembatasan Sosial Berskala Besar hingga Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat.
Demi membantu UMKM untuk bangkit kembali, influencer Bernard Huang membuat gerakan yang diberi nama PSBB atau Peduli Sesama Bareng Bernard dii Kota Batam.
Kebijakan itu juga harus disertai penegakan hukum yang tidak tebang pilih, penindakan tegas kepada para penyebar hoaks, dan jaminan sosial bagi warga terdampak.
Dari jumlah tes tersebut, sebanyak 20.155 orang dites PCR hari ini untuk mendiagnosis kasus baru dengan hasil 6.934 positif dan 13.221 negatif.
Untuk menertibkan masyarakat, tidak cukup hanya dengan imbauan. Namun harus dibarengi juga dengan kebijakan yang tegas dalam membatasi kegiatan dan pergerakan masyarakat di lapangan.
Epidemiolog UI dr.Iwan Ariawan,MSPH, mengungkapkan, untuk menurunkan kasus Covid-19 di Indonesia, sebenarnya dibutuhkan PSBB seperti tahun 2020 lalu.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved