NasDem Tidak Setuju Anies Terapkan Ganjil Genap

Ketua Fraksi NasDem DKI Jakarta Wibi Andrino tidak setuju adanya pembatasan kendaraan pribadi dengan metode pelat nomor ganjil-genap (gage) selama pembatasan sosial berskala besar (PSBB) masa transisi di Ibu Kota.

"Iya (tidak setuju). Kebijakan Pak Anies itu perlu kami kritisi apabila ada masyarakat yang dirugikan," kata Wibi, Kamis (11/6).

Wibi menilai ada bentuk diskriminasi terhadap penerapan gage itu. Meski belum diberlakukan di Jakarta, ia menganggap diperbolehkannya ojek online (ojol) untuk masuk di ruas gage bisa menimbulkan kecemburuan terhadap angkutan lain.

"Hanya memperbolehkan ojol melintas, itu bentuk diskriminasi kepada ojek non online atau kurir. Payung hukum PSBB transisi ini yang saya lihat harus dikritik (soal gage)," kata Wibi.

Anggota komisi A DPRD DKI itu menyebut dalam masa PSBB transisi memang pemerintah sedang membangkitkan kembali sektor perekonomian dengan diizinkanya perkantoran, tempat hiburan dan lainnya dibuka kembali. Namun, Wibi mengatakan adanya aturan gage itu bisa mempersulit gerak warga.

"Bakal ada pembatasan rakyat untuk mengais rejeki. Dulu pernah ada uji materi di Mahkamah Agung pas zaman Ahok yang keluarkan pergub tentang pembatasan transportasi sepeda motor dan itu dibatalkan oleh MA. Sudah warga diminta ikuti protokol yang ketat saja," tandas Wibi.

Terpisah, Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo mengatakan salah satu indikator bakal diterapkan gage apabila terjadi lonjakan lalu lintas dan warga tidak mematuhi pembatasan masuk kerja 50%.

"Penerapannya pun tidak serta merta mobil dan motor di seluruh ruas jalan. Artinya harus dilakukan evaluasi terhadap jaringan termasuk jaringan angkutan umum dan jaringan di dalamnya," jelas Syafrin kemarin. (OL-14)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Bude