Headline
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Pemprov DKI Jakarta berupaya agar seni dan tradisi Betawi tetap tumbuh dan hidup.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tetap melaksanakan penyekatan bagi warga yang hendak melintas keluar masuk Jakarta meski pemerintah pusat telah mengakhiri kebijakan larangan mudik/balik.
Penyekatan dilakukan dengan pemeriksaan Surat Izin Keluar Masuk (SIKM) di 36 check point yang ada di perbatasan antara Jakarta dengan Bodetabek.
Dari data Dinas Perhubungan DKI Jakarta, pada 8 Juni ada 364 kendaraan yang diperintahkan putar balik karena tidak dapat menunjukkan SIKM.
Baca juga: Per 1 Juli, Warga Wajib Gunakan Kantong Belanja Ramah Lingkungan
Sementara itu, hingga 7 Juni, 45.283 jumlah kendaraan yang berhasil disuruh putar balik karena tidak dapat menunjukkan SIKM di titik terluar Bodetabek.
Untuk jumlah penumpang yang tiba di Jakarta tanpa SIKM hingga 7 Juni sebanyak 234 penumpang. Mereka harus dikarantina selama 14 hari karena tiba di Jakarta tanpa SIKM sesuai Pergub No 47 tahun 2020. Mereka dikarantina di tiga lokasi yakni Masjid Hasyim Ashari untuk penumpang pesawat, Gedung KONI untuk penumpang kereta, dan GOR Pulo Gadung untuk penumpang bus. (OL-14)
Dinas Kesehatan (Dinkes) mengaku siap untuk menanggulangi penyakit kejadian luar biasa (KLB) seperti cacat monyet atau monkeypox (mpox).
Sebanyak 2.487 ekor hewan yang masuk ke Jakarta telah diperiksa kesehatannya untuk memastikan seluruhnya aman dikonsumsi saat Idul Adha 1445 Hijriah
KASUS demam berdarah dengue (DBD) di Jakarta diprediksi terus meningkat hingga Mei 2024. Saat ini 627 kasus DBD menyerang balita hingga dewasa periode awal Januari hingga 19 Februari 2024.
Pemprov DKI Jakarta secara intensif melakukan berbagai upaya agar bisa dilakukan intervensi sedini mungkin terhadap anak-anak yang terindikasi stunting.
HARTA kekayaan pejabat Dinkes DKI Ngabila hanya Rp73 juta, padahal gajinya setiap bulan senilai Rp34 juta. Fakta itu terungkap dalam LHKPN.
Sinar Mas Land mendukung pelaksanaan vaksinasi bagi layanan publik yang bekerja di mal dalam bentuk penyediaan sarana dan prasanana.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta hingga saat ini masih memberlakukan Surat Izin Keluar Masuk (SIKM) sebagai pembatasan bagi warga yang hendak bermobilitas dari dan menuju Jakarta.
Prasetyo pun meminta Pemprov DKI memperketat pengawasan di titik pemeriksaan atau check point. Menurutnya, masih ada warga yang mencari celah untuk tetap masuk ke Jakarta.
Meski PSBB di wilayah Banten diperpanjang dari tanggal 1-14 Juni 2020 nanti, tapi keberadaan check point di setiap perbatasan di Kota Tangerang ditiadakan.
Selain menerapkan syarat-syarat medis seperti surat keterangan negatif covid-19 juga menempatkan petugas pemeriksaan di titik-titik tertentu hingga di Pelabuhan Ketapang Banyuwangi
“Alasan kami (menolak) jelas, bahwa rapid test dan tes PCRÂ hanya diperuntukan bagi ODP, PDP, dan untuk tindak lanjut tracing,” kata Kepala Dinkes Surakarta, Siti Wahyuningsih, kemarin.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved