KPBB Setuju Adanya Ganjil Genap saat PSBB Transisi Jakarta

Direktur Komite Penghapusan Bensin Bertimbal (KPBB) Ahmad Syafrudin menuturkan pihaknya setuju soal pemberlakukan pembatasan kendaraan pribadi dengan sistem pelat nomor ganjil-genap selama pembatasan sosial berskala besar (PSBB) transisi di Jakarta.

"Dalam situasi transisi tidak apa-apa ada ganjil genap. Itu bisa mempersulit pergerakan orang. Tidak ada masalah. Yang penting tegas dan tidak ada diskriminasi," kata Syafrudin, Selasa (9/6).

Dalam PSBB transisi, perusahaan diwajibkan membatasi jumlah karyawannya yang bekerja di kantor sebesar 50%. Dengan adanya sistem ganjil genap tersebut, kata Syafrudin, perusahaan bisa menyesuaikan hal tersebut.

"Biar saja pekerja yang work from home itu tetap menerapkan hal itu. Mereka harus menyesuaikan. Jangan nantinya menumpuk di halte atau stasiun," tuturnya.

Namun, dia meminta kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI untuk tidak diskriminatif jika menerapkan ganjil genap.

Lalu, dia menyebut pasal 18 Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 51 tahun 2020 tentang PSBB pada Masa Transisi Menuju Masyarakat Sehat, Aman, dah Produktif memperbolehkan ojek dan taksi online bisa masuk ke ruas jalan ganjil genap.

"Ya memang taksi online itu berplat kuning, tapi kalau ojol apa dia sudah resmi jadi angkutan umum? Itu saya kira kurang adil," ucap Syafrudin.

Padahal selama ini pemerintah mendorong warga untuk beralih ke transportasi umum. Namun, Syafrudin melihat pemerintah tidak mengembangkan mutu transportasi umum menjadi lebih baik.

"Transportasi umum selain harus aman dan nyaman, harus on time. Misalnya dari Sarinah ke Cawang butuh waktu 1 jam naik busway, tapi bisa jauh lebih lama. Ini saya lihat pemerintah tidak mengembangkan transportasi umum dari tahun ke tahun," kata Syafridin. (OL-14)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Bude