Headline
RI dan Uni Eropa menyepakati seluruh poin perjanjian
Indonesia memiliki banyak potensi dan kekuatan sebagai daya tawar dalam negosiasi.
Wali Kota Depok Idris Abdul Shomad mengusulkan kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk melakukan pengaturan jam kerja pegawai baik pegawai pemerintah maupun perusahaan. "Tujuannya untuk mengurangi penumpang pada jam-jam sibuk kerja," kata Idris di Balai Kota Depok Selasa (9/6).
Selain itu, lanjutnya, perlu diberikan fasilitas layanan antarjemput pegawai dari kantor/perusahaan tempat kerjanya, agar tidak terkonsentrasi seluruhnya dengan menggunakan commuter line.
Usulan itu disampaikan karena terjadi peningkatan pergerakan orang yang cukup tinggi setelah kantor pemerintah dan perusahaan mulai beroperasi kembali.
Baca juga: Hari Kedua Masuk Kerja, KRL Tegerang- Duri Lengang
"Dengan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) proporsional wilayah Bogor, Depok, Bekasi (Bodebek) dan PSBB transisi di DKI Jakarta terjadi peningkatan pergerakan orang yang sangat tinggi," paparnya.
Kondisi ini bisa terlihat dari panjangnya antrean penumpang di sejumlah stasiun kereta ketika jam sibuk.
Di wilayah Kota Depok antrean penumpang terjadi di stasiun Citayam hingga pukul 9.30 WIB.
"Kami mengimbau kepada seluruh warga, terutama kelompok lanjut usia untuk menunda perjalanan dengan commuter line jika tidak ada kepentingan mendesak," ujarnya. (OL-14)
Dampaknya, akses jalan satu-satunya menuju wilayah Kelurahan Cilangkap dan sekitarnya ditutup sementara.
Lurah Sukamaju Baru Nurhadi mengatakan pihak Kelurahan bersama Babinsa dan Bhabinkamtibmas telah memanggil kedua pihak.
Tanah longsor di Sukamaju Baru dan Harjamukti timbul karena air hujan yang meresap ke dalam tanah sehingga memicu pergerakan tanah.
Perpanjangan pemutihan pajak kendaraan tersebut diberlakukan mengingat antrean masyarakat yang masih terjadi
Ketentuan itu tidak berlaku jika penyebab meninggal karena terlibat aksi kriminal, terkena HIV/AIDS, dan bunuh diri.
PEMERINTAH Kota (Pemkot) Depok mengalokasikan anggaran Rp50 miliar untuk merenovasi bangunan 2 Sekolah Menengah Pertama Negeri atau SMPN.
Ia menilai, peran DPRD terkait fungsi pengawasan kepada jajaran eksekutif kurang efektif. Pasalnya, saat ini penilaian hanya tertumpu pada penyerapan anggaran.
Dalam kesempatan tersebut, Amsakar mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjadikan momentum Idul Adha sebagai ajang mempererat solidaritas dan empati sosial.
Wesly mengutarakan, sektor pertanian di Kota Pematangsiantar memiliki luas lahan sawah 1.279 Ha, didukung sumber daya alam yang memadai, harus bisa dimanfaatkan secara optimal.
Wali Kota Palembang Ratu Dewa memastikan komitmennya untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan pelayanan publik dalam momentum 100 hari pertama masa kepemimpinannya.
DPRD Jakarta telah melakukan fit and proper test alias uji kelayakan dan kepatutan terhadap sejumlah calon wali kota, bupati, dan pejabat tinggi pratama.
Wakil Menteri Dalam Negeri RI Bima Arya Sugiarto, dalam sambutannya, menekankan bahwa perbaikan tata pelayanan publik harus menjadi tujuan utama.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved