PSI Minta Ganjil Genap Ditunda Sampai Pandemi Berlalu

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Eneng Malianasari atau yang akrab disapa Milli meminta agar Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tidak buru-buru menerapkan pembatasan lalu lintas dengan sistem ganjil genap di masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) transisi ini.

"Pada prinsipnya, penyebaran covid-19 dapat dimitigasi dengan meminimalkan contact rate antarwarga. Ini bisa dilakukan. Salah satunya dengan mendorong pengalihan penggunaan kendaraan, dari umum ke kendaraan pribadi," kata Milli saat dihubungi mediaindonesia.com, Senin (8/6).

Terlebih lagi, menurutnya, kendaraan-kendaraan umum, yakni KRL, diduga sebagai salah satu sarana penyebaran kasus covid-19.

"Karena itu, sebaiknya pelaksanaan kebijakan ganjil-genap ini ditunda dulu selama periode pandemi covid-19," tuturnya.

Jika tetap diberlakukan, dikhawatirkan ganjil genap akan menyulitkan mobilitas warga karena muatan kendaraan umum hanya dibatasi maksimum 50% dari kapasitasnya.

Baca juga: Anies: Ganjil Genap Berlaku Jika Kasus Covid-19 Melonjak

Dalam situasi seperti ini, harusnya warga diberikan pilihan alternatif kendaraan yang lebih luas. Jangan justru membatasinya dengan kebijakan ganjil genap.

"Kecuali Pemprov DKI sudah menyiapkan berbagai sarana untuk melakukan kebijakan ganjil genap, misalnya penyediaan kendaraan umum dengan jumlah yang lebih besar berdasarkan rasio ideal jumlah penumpang. Tidak hanya untuk layanan dalam kota, tetapi juga Bodetabek, maka lebih baik ganjil-genap ditunda lebih dulu," pungkas Milli.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatur penerapan sistem ganjil genap bukan hanya bagi roda empat tetapi juga bagi roda dua. Hal ini diatur dalam Peraturan Gubernur No 51 tahun 2020.

Ia beralasan ganjil genap bisa diterapkan bila mobilitas warga tinggi. (OL-14)