Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan menggelar salat Jumat dua gelombang di Masjid Fatahillah yang ada di kompleks kantor gubernur di Balai Kota DKI.
Hal ini seiring dengan pelonggaran di masa transisi yang ditetapkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan kemarin dalam konferensi pers. Dalam kesempatan tersebut, kegiatan ibadah bersama dan rumah ibadah menjadi sektor yang paling awal dibuka mulai hari ini.
"Iya betul," kata Kepala Biro Pendidikan Mental dan Spiritual DKI Jakarta Hendra Hidayat saat dihubungi mediaindonesia.com, Jumat (5/6).
Hendra mengatakan salat Jumat dua gelombang tidak bertentangan dengan hukum Islam karena saat ini masih dalam masa transisi wabah virus covid-19.
Baca juga: TransJakarta Beroperasi hingga Pukul 22.00 WIB, Ini Rutenya
Pelaksanaan salat Jumat dua gelombang juga telah sesuai dengan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) No. 31 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Saalat Jumat dan Jemaah untuk Mencegah Penularan Wabah Covid-19.
"Dalam fatwa itu ada dua pendapat yang terkait salat Jumat saat wabah, yakni pertama salat Jumat dibagi dua gelombang di masjid maupun tempat lain dan hukumnya sah," ujar Hendra.
Poin yang kedua, yakni jika menjalankan salat zuhur baik mandiri maupun berjamaah, lalu melaksanakan salat Jumat dengan dua gelombang. Hal tersebut tidak sah.
"Jadi, ada dua pendapat itu, sehingga kalau yang pertama, yakni hanya menyelenggarakan salat Jumat dua gelombang hukumnya sah," tutur Hendra.
Pegawai Pemprov DKI dan masyarakat umum yang hendak salat Jumat di Masjid Fatahillah diharuskan sudah berwudu. Jadi, tidak berwudu di masjid.
Jemaah juga diharapkan membawa sendiri alas salat atau sajadah. Selain itu, masing-masing jemaah harus membawa plastik untuk membungkus alas kaki agar tidak tercampur dengan milik orang lain.
Sebelumnya, sejak masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), kegiatan ibadah bersama ditiadakan. Rumah ibadah ditutup, sehingga jemaah hanya boleh menyelenggarakan ibadah individu di dalamnya. (OL-14)
Kontrol rutin pekerjaan harus setiap hari dilakukan untuk memastikan jajaran di dua SKPD bekerja dengan optimal meski dipimpin oleh satu orang.
Setiap ASN yang akan naik jabatan diberikan dua pilihan: mengundurkan diri atau dicopot bila kinerja tidak mencapai target atau terdapat kesalahan fatal.
TGUPP memiliki peranan yang cenderung mendominasi pejabat struktural di Pemprov DKI Jakarta. Tim itu juga tidak memiliki kewenangan untuk membuat dan mengimplementasikan kebijakan.
PEMPROV DKI Jakarta belum lama ini melaksanakan seleksi terbuka 17 jabatan eselon II.
Seleksi terbuka, merupakan amanah dari Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014, tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).
TIDAK mudah menyelenggarakan pemerintahan daerah (pemda), di tengah pandemi covid-19.
MAJELIS Ulama Indonesia (MUI Jawa Barat (Jabar), meminta agar Kementerian Agama (Kemenag), sebaiknya melakukan pengkajian secara matang.
MUI juga ingin mendengar penjelasan dari Menpora dan PSSI sebagai penyelenggara Piala Dunia U-20.
SEPERTI tahun-tahun sebelumnya, Majelis Ulama Indonesia (MUI) melakukan pemantauan tayangan televisi pada bulan Ramadan.
MUI mengimbau umat Islam agar segera menunaikan kewajiban membayar zakat, baik zakat fitrah (badan) maupun zakat mal (harta).
BERTEPATAN denga hari Jumat, 27 November 2020, Wakil Presiden RI Prof Dr KH Ma'ruf Amin, yang sekaligus juga terpilih sebagai Ketua Umum Dewan Pertimbangan MUI,
Duduk bersama, berkolaborasi dan saling mendukung untuk kemajuan arah pembangunan industri halal Indonesia terasa sangat urgent.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved