Headline
Penghematan dari WFH bergantung pada asumsi yang belum tentu terjadi.
Penghematan dari WFH bergantung pada asumsi yang belum tentu terjadi.
Kumpulan Berita DPR RI
KEBIJAKAN sistem ganjil genap (gage) untuk meminimalkan kemacetan di Jakarta menunggu kelanjutan penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB).
Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Kombes Sambodo Purnomo Yogo.
"Kita masih menunggu keputusan pemerintah DKI apakah PSBB ini diperpanjang atau tidak," kata Sambodo di Jakarta, Rabu (3/6).
Menurut Sambodo, apabila DKI Jakarta memperpanjang PSBB, maka secara otomatis kebijakan ganjil genap akan diperpanjang. Namun, apabila PSBB tidak diperpanjang, ia akan melakukan koordinasi dengan pihak terkait.
"Kita akan mengadakan rapat koordinasi dengan instansi terkait khususnya dengan Dinas Perhubungan DKI Jakarta untuk menentukan apakah tanggal 5 atau 6-nya ganjil genap akan diberlakukan kembali," terang Sambodo.
Baca juga: PSSB Usai, Ganjil Genap Kembali Berlaku
Sambodo berjanji pihaknya akan melakukan sosialisasi lebih lanjut ke masyarakat mengenai kelanjutan sistem pembatasan kendaraan berdasarkan nomor plat ini.
Sebelumnya, sistem gage ditiadakan akibat pandemi covid-19 yang melanda. Peniadaan sistem gage mulanya dilakukan selama 14 hari, sejak Senin (16/3) hingga Minggu (29/3) lalu. Namun, kebijakan itu diperpanjang kembali mengikuti penerapan PSBB di DKI Jakarta yang masih berlangsung hingga hari ini.(OL-5)
Budi mengatakan personel akan ditempatkan di gereja-gereja, titik keramaian, hingga lokasi yang menjadi pusat kegiatan umat Kristiani selama perayaan Paskah.
Menurut dia, kreativitas warga tidak seharusnya dipandang sebagai pelanggaran semata, melainkan potensi kolaborasi.
Namun demikian, Pramono menegaskan bahwa pembangunan zebra cross tidak dapat dilakukan secara sembarangan.
Layanan pelaporan pendatang sebenarnya telah dibuka sejak 25 Maret 2026 di seluruh titik layanan Dukcapil, mulai dari tingkat Suku Dinas, kecamatan, hingga kelurahan.
Ia menjelaskan, pemerintah pusat memiliki peran dalam menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana mengembangkan fasilitas Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan perpustakaan daerah.
Salah satu poin krusial dalam aturan tersebut adalah larangan penggunaan kendaraan pribadi bagi ASN selama masa WFH berlangsung.
Ia menekankan, kebijakan tersebut tidak menjadi kendala bagi Pemprov DKI. Menurutnya, Jakarta telah memiliki kesiapan birokrasi.
Pemprov DKI perlu menempatkan perlindungan warga Jakarta sebagai prioritas utama.
Ia menyatakan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta telah menyiapkan strategi agar tempat wisata di Ibu Kota tetap kondusif ketika terjadi lonjakan wisatawan.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan fasilitas pengolahan sampah tersebut direncanakan dibangun di tiga lokasi strategis.
PEMERINTAH Provinsi atau Pemprov DKI Jakarta resmi menyediakan layanan TransJabodetabek rute Blok M–Bandara Soekarno-Hatta (SH2) pada Kamis (12/3).
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved