PDIP Jangan Artikan New Normal Kebebasan, Bisa Fatal

Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk tetap mengawasi ketat pergerakan warga meski pembatasan sosial berskala besar (PSBB) berakhir besok (4/6). Ia mengingatkan jangan sampai ada pembiaran aktivitas oleh warga.

"Penerapan kebijakan new normal harus dibarengi dengan pengawasan yang sangat ketat. Kalau new normal dianggap oleh masyarakat sebagai kebebasan, akan berakibat fatal dan ongkosnya teramat mahal," jelas Gembong kepada mediaindonesia.com, Jakarta, Rabu (3/6).

Gembong meminta ada pelibatan dari perangkat daerah, yaitu RT-RW dan petugas keamanan, yakni Satpol PP, Babinsa atau Bintara Pembina Desa, TNI AD dan hansip, untuk mengawasi lingkungan masing-masing di Jakarta. Penularan covid-19, lanjutnya, masih terus terjadi tak mengenal batas wilayah.

"Sebanyak mungkin melibatkan peran serta masyarakat dalam melakukan pengawasan. Jika ada kolaborasi yang baik untuk melakukan pengawasan bersama, saya yakin akan lebih efektif," imbuh Gembong.

Pemprov DKI juga didesak untuk selalu mensosialisasikan protokol kesehatan covid-19 saat kenormalan baru diterapkan. Khususnya bagi warga yang memulai beraktivitas di perkantoran atau di pabrik-pabrik usai PSBB.

Gembong berpendapat kesadaran kolektif masyarakat menjadi hal yang sangat penting. Penggunaan masker dan menjaga jarak dituntut selama beraktivitas di luar rumah.

"Pemprov harus mampu membangkitkan semangat gotong royong di lapisan masyarakat untuk menjaga dengan ketat kesadaran menerapkan protokal kesehatan, dan itu tidak bisa ditawar-tawar," tandasnya. (OL-14)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Bude