Headline
Koruptor mestinya dihukum seberat-beratnya.
Transisi lingkungan, transisi perilaku, dan transisi teknologi memudahkan orang berperilaku yang berisiko.
SATPOL PP DKI Jakarta menyebut terdapat tren penaikkan pelanggaran Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang terjadi usai lebaran. Kepala Satpol PP DKI Jakarta Arifin menjelaskan hal itu diduga akibat pelonggaran kedisiplinan terjadi pada prilaku masyarakat terhadap PSBB. Terlebih saat ini isu-isu kenormalan baru terus bergulir di media.
"Mulai terjadi pelanggaran setelah lebaran. Masyarakat cenderung melonggarkan kedisiplinan usai lebaran. Apalagi beredar isu-isu normal baru yang mungkin membuat masyarakat merasa sudah selesai PSBB. Padahal saat ini masih PSBB," kata Arifin saat dihubungi mediaindonesia.com, Selasa (2/6).
Arifin mencontohkan makin sering petugas Satpol PP yang berpatroli menemukan warga melakukan pelanggaran seperti tidak memakai masker, tidak menjaga jarak, dan berkerumun di tempat umum.
"Pembatasan-pembatasan mulai tidak dilakukan lagi oleh masyarakat seperti berkerumun melakukan aktivitas usaha di luar 11 sektor yang dikecualikan," tutur Arifin.
Akibat hal ini, Arifin menegaskan akan ada peningkatan pengawasan terhadap aktivitas warga. Satpol PP akan semakin gencar melakukan patroli-patroli agar masyarakat tetap menjaga kedisiplinan hingga PSBB benar-benar dinyatakan berakhir. Ia juga mengimbau agar masyarakat senantiasa menjaga kedisiplinan agar PSBB berhasil sehingga bisa dirasakan dengan adanya pelonggaran nantinya.
baca juga: DKI Diminta Tidak Kendurkan Pemeriksaan Kesehatan Usai PSBB
"Saya selalu mengingatkan Jakarta masih PSBB maka patuhi, disiplin. Disiplin dengan penuh kesadaran supaya dua bulan lebih kita bersama-sana berjuang untuk melawan covid-19 ini harus bisa ada hasil yang maksimal. Jangan karena kelalaian kita tidak menaati masker, berkermumun berpotensi terjadi penularan. Kami tidak akan pernah lelah mengingatkan masyarakat karena kami garda terdepan melakukan tindakan preventif dari penularan," tegasnya.(OL-3)
Masyarakat yang sudah terlanjur mudik diminta tidak kembali ke Jakarta. Tujuannya agar penyebaran covid-19 di Ibu Kota tidak semakin meluas.
"Jika masih ada orang yang otaknya berpikir lockdown tidak lebih baik daripada social distancing, pasti lah orang itu terbawa arus politik."
Dia juga memborong dan memberikan tanggapan atas barang yang ia beli itu. Misalnya membeli sambel, ia akan mempromosikan sambel itu dengan sensasi nikmat yang ia rasakan.
Wali Kota Jakarta Selatan Marullah Mataliti mengungkapkan para pedagang yang meramaikan pasar Cipulis bukan pedangan yang punya kios di pasr Cipulir. Mereka adalah PKL.
Tulus menambahkan bahwa keberlangsungan dan nasib driver harus mendapatkan perhatian serius baik dari managemen aplikator, atau bahkan dari konsumennya.
Di 33 titik itu, jelas dia, polisi akan memantau penerapan pembatasan penumpang kendaraan bermotor.
Menurutnya, penerapan protokol kesehatan tidak bisa ditawar-tawar lagi dan menjadi sebuah keharusan warga untuk patuh terhadap kebijakan tersebut.
Disnaker DKI Jakarta menutup sementara delapan perusahaan pada hari pertama pembatasan sosial berskala besar (PSBB) pengetatan.
Kendati demikian, Polda Metro Jaya tetap mengedepankan Satpol PP DKI untuk melakukan penindakan. Oleh karena itu, dibutuhkan pentunjuk teknis terkait penindakan di lapangan.
Satpol PP DKI Jakarta sudah mulai melakukan penerapan denda progresif bagi pelanggar Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).
Jumlah tersebut meningkat dibanding catatan data terakhir pada 3 September 2020 lalu yakni 139.201 orang tak menggunakan masker.
Pengamat Kebijakan Publik Trubus Rahadiansyah menyebut Jakarta sudah dalam kondisi yang darurat. Dia menyarankan Gubernur DKI untuk meminta bantuan TNI dan Polri dalam pengawasan
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved