​​​​​​​PSI: TGUPP Anies Dapat THR Penuh, PNS DKI Justru Tidak

ANGGOTA Komisi A DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PSI August Hamonangan, mendesak Gubernur Anies Baswedan tidak bertindak diskriminasi soal pemotongan tunjangan 50% pegawai negeri sipil (PNS) dilingkup di lingkup Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

"Bahkan ada kabar bahwa menjelang lebaran ini anggota TGUPP mendapatkan THR, sedangkan para PNS tidak. Jangan sampai ada kesan Pak Gubernur pilih kasih dalam memberikan tunjangan penghasilan,” ujar August di Jakarta, Kamis (28/5).

August juga mendapatkan informasi bahwa PNS DKI resah karena Anies akan memberikan penuh tunjangan ke Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD), dan Dinas Kominfo. Padahal, pekerjaan mereka tidak bersentuhan langsung dengan masyarakat dan tidak berisiko tinggi Covid-19.

Ia bahkan membeberkan, akibat berita heboh pemotongan TKD, sore kemarin (27/5) Anies mengumpulkan semua Kepala SKPD DKI Jakarta.

"Para kepala SKPD diminta untuk memberi pengertian dan menenangkan para staf biar enggak heboh soal pemotongan ini. Tapi Anies tidak bahas kenapa sebagian PNS ada yang tunjangannya utuh. Anies hanya bilang bahwa ada beberapa pertimbangan mengapa ada pegawai yang tunjangannya tetap dibayar utuh atau tidak dipotong," ungkap August kepada Media Indonesia.

Baca juga: DKI Resmi Keluarkan Kalender Akademik 2020-2021

Sewaktu rapat kerja Komisi A, August menuturkan pihaknya sudah menyampaikan soal keluhan dan ketidakpastian pengurangan atau rasionalisasi tunjangan kinerja daerah (TKD) bagi ANS termasuk THR kepada BKD.

Namun, katanya, Kepala BKD DKI Jakarta Chaidir masih belum memberikan keterangan yang jelas atas ketentuan tersebut. " Saya tadi konfirmasi lagi belum ada update terbaru dari BKD, menurut saya jelas ada diskriminasi," kata August.

Sebelumnya, pada 5 Mei 2020 Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi DKI Jakarta Chaidir menyatakan tunjangan PNS dipotong karena buruknya realisasi pendapatan akibat pandemi covid-19. Kebijakan ini juga mengikuti Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ Nomor 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian APBD Tahun 2020 dalam Rangka Penanganan Covid-19 serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional. (A-2)