Headline
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
WAKILKetua DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Abdurrahman Suhaimi, menilai alasan ribuan warga pergi mudik ke luar kota karena adanya kebijakan yang tidak sinkron satu sama lain antara pemda DKI dengan pemerintah pusat.
PT Jasa Marga sendiri mencatat total 37.878 kendaraan meninggalkan Jakarta melalui arah Timur, arah Barat dan arah Selatan.
"Akibat kebijakan itu penafsiran masyarakat jadi beda-beda, lantaran antara pusat dan daerah kurang kompak soal diperbolehkan pulang kampung. Hal itu bisa menjadi bias ke masyarakat, harusnya jangan," kata Suhaimi saat dihubungi Media Indonesia.
Ia menyebut berdasarkan keterangan Gubernur Anies Baswedan sudah 60% warga mematuhi untuk tetap di rumah selama pembatasan sosial berskala besar diterapkan. Namun, menjelang lebaran hingga hari ini masih banyak warga pergi keluar kota.
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Pengendalian Transportasi Selama Masa Mudik Idul Fitri 1441 H dianggap tidak efektif.
Baca juga : Besok, KRL Kembalikan Jam Operasional Sesuai PSBB
"Kalau dilihat dari data sebenarnya imbauan pak Anies cukup disambut baik oleh masyarakat sekitar 60 persen itu. Tapi, dengan diizinkan mudik itu kesanya pusat memperbolehkan. Ini harusnya jangan berbicara kepentingan tertentu," kata Suhaimi.
Peran masyarakat juga turut andil dalam keberhasilan PSBB tahap ketiga sampai 4 Juni. Kedisiplinan warga untuk mematuhi protokol kesehatan Covid-19 juga penting untuk menentukan apakah PSBB di DKI diperpanjang lagi atau tidak.
"Kembali kepada kedisiplinan masyarakatnya, kan tugasnya pemprov membuat kebijakan untuk melindungi masyarakat. Kebijakan PSBB bukan untuk mempersulit atau bikin susah, tetapi justru menyelesaikan masalah meskipun dirasakan ada kesulitan," pungkas Suhaimi.
Diketahui, laporan dari PT Jasa Marga yang menyebut 37.878 kendaraan meninggalkan Jakarta itu turun 81% dibandingkan dengan lalin periode yang sama di Lebaran tahun 2019.
Untuk distribusi lalu lintas meninggalkan Jakarta dari ketiga arah adalah sebesar 25% dari arah Timur, 31% dari arah Barat dan 45% dari arah Selatan. (OL-7)
Anak-anak putus sekolah tersebut seharusnya bisa mendapat bantuan dana dari Program Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus untuk melanjutkan sekolah.
ANGGOTA Komisi E DPRD DKI Jakarta Abdul Aziz menilai penggunaan gawai (gadget) tak baik jika dijadikan alat utama pembalajaran untuk anak sekolah di jenjang SD, SMP maupun SMA.
KOMISI E DPRD DKI Jakarta mendorong Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Pemuda dan Olahraga DKI Jakarta meningkatkan kualitas sarana dan prasarana olahraga.
Rancangan Kebijakan Umum APBD dan Rancangan Prioritas serta Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2026 dengan nilai Rp95,351 triliun
KOMISI E DPRD DKI Jakarta mendorong Dinas Pendidikan untuk berinovasi dalam menyajikan informasi dan karya siswa dengan memanfaatkan teknologi, salah satunya mading digital
ANGGOTA Komisi E DPRD DKI Jakarta, Abdul Aziz, mengingatkan sekolah negeri agar tidak mewajibkan siswa membeli seragam dan atribut di koperasi sekolah.
KALANGAN aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemkab Cianjur, Jawa Barat, dilarang menggunakan fasilitas kendaraan dinas untuk keperluan mudik pada Idulfitri 1443 Hijriyah.
Anggota Komisi VI DPR RI Rudi Hartono Bangun mengaku, saat ini harga Tanda Buah Segar (TBS) milik petani sawit sudah anjlok ke Rp1000 akibat kebijakan larangan ekspor.
Budi menginstruksikan jajarannya untuk berkoordinasi dengan kepolisian untuk melakukan pengawasan terhadap operasi angkutan bus maupun travel gelap.
Meski pemerintah sudah mengizinkan diharapkan masyarakat tidak terlalu bereforia mengingat pandemi ini belum usai.
Untuk mengantisipasi terjadinya gelombang ketiga penyebaran covid-19.
"Kami minta masyarakat bersabar dan tidak mudik Iduladha tahun ini. Lindungi diri, keluarga dan orang di sekitar kita dari bahaya covid-19,"
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved