Organda DKI Minta Keringanan Pajak Selama Wabah Covid-19

Ketua Umum Organda DKI Jakarta Safruhan Sinungan meminta agar Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memberikan insentif kepada pengusaha awak angkutan umum. Pasalnya, selama masa pandemi covid-19, pengusaha angkutan umum terutama angkutan orang sudah hampir 100% tidak beroperasi.

"Di awal-awal April, itu saya sampaikan ke media, kekuatan pengusaha angkutan umum cash flow-nya maksimal 2,5 bulan dari awal April. Jadi 2,5 bulan kira-kira di Juni akan colapse jika covid-19 tidak segera hilang dan berkepanjangan. Cash flow itu apa sih? Yakni kewajiban-kewajiban perusahaan, bayar gaji, dan kewajiban lain ke bank," kata Safruhan dalam diskusi daring Dewan Transportasi Kota Jakarta bertema 'Nasib Pengusaha Angkutan Umum dan Awak Angkutan Umum Pada Masa Pandemi Covid-19', Selasa (19/5).

Bentuk keringanan-keringanan itu yang dimaksudkan, antara lain adalah pembebasan pajak kendaraan bermotor (PKB) serta pajak-pajak lainnya.

"Insentif pembebasan PKB, kedua biaya-biaya retribusi perizinan termasuk biaya kir," ucap Safruhan.

Menurutnya, sangat penting untuk memberikan relaksasi kepada pengusaha angkutan umum. "Sebab moda transportasi merupakan urat nadi perekonomian," paparnya.

Jika nantinya pemerintah hendak melonggarkan PSBB secara bertahap, pemerintah memerlukan sektor transportasi untuk menggerakkan roda perekonomian.

"Perlu relaksasi atau satu stimulus. Pemerintah harus dapat berperan pada saat pandemi ini benar-benar hilang. Bagaimana membantu perusahaan angkutan umum bisa bangkit melakukan kegiatan usaha. Transportasi adalah urat nadi perekonomian, barang, orang dan lainnya. Kalau sampai nanti pemerintah tidak care untuk mengembalikan trasnportasi umum bergerak, laju perekonomian tidak akan bergerak, transportasi harus benar-benar bangkit," tegasnya.(OL-14)