Selasa 19 Mei 2020, 12:20 WIB

DKI akan Beri Hukuman Disiplin bagi ASN yang ke Luar Jabodetabek

Cindy Ang | Megapolitan
DKI akan Beri Hukuman Disiplin bagi ASN yang ke Luar Jabodetabek

ANTARA FOTO/Muhammad Bagus Khoirunas
Ilustrasi - Warga melintas di dekat spanduk yang berisikan larangan mudik di masa pandemi

 

PEMERINTAH Provinsi DKI Jakarta menerbitkan surat edaran nomor 33/SE/2020 tentang penjatuhan hukuman disiplin bagi aparatur sipil negara (ASN) yang melakukan kegiatan ke luar daerah atau mudik saat pandemi virus korona (covid-19). Mereka yang ketauan melanggar aturan bakal ditindak.

"Para kepala perangkat daerah harus melakukan pemantauan dan pengawasan secara ketat terhadap aktivitas ASN khususnya terkait kegiatan bepergian ke luar daerah atau mudik," kata Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Saefullah lewat keterangan tertulis, di Jakarta, Selasa (19/5).

Saefullah menuturkan para pegawai yang bekerja dari rumah ataupun kantor harus memberikan laporan berupa foto aktivitas pekerjaan kepada atasan. Mereka diminta mengunggah foto menampilkan wajah serta badan melalui aplikasi camera timestamp ataupun notecam lite.

"Aplikasi ini dapat menampilkan informasi tempat lokasi dan waktu sebenarnya dari foto yang diambil. Aplikasi yang digunakan sesuai kesepakatan masing-masing perangkat daerah," ujarnya.

Baca juga: Agar Korona Cepat Hilang, Anies Ingin Mobilitas Penduduk 20% Saja

Pegawai yang tidak dapat melaporkan secara langsung harus memberikan surat keterangan RT setiap hari. Surat tersebut menyatakan ASN berada di domisilinya dan tidak melakukan kegiatan keluar daerah Jabodetabek.

Saefullah menyebut kepala perangkat daerah yang menerima laporan tersebut perlu melakukan pengecekan ulang mengenai kebenaran laporan yang diberikan. Kemudian menyimpan, rekapitulasi dan memberikan laporan tersebut kepada Gubernur melalui Badan Kepegawaian Daerah DKI Jakarta.

"Pegawai tidak memberikan laporan maka dianggap tidak diketahui keberadaannya dan atasan langsung menindaklanjuti adanya dugaan pelanggaran disiplin dan memprosesnya sesuai ketentuan aturan perundang-undangan," ungkap Saefullah.

ASN yang tidak diketahui keberadaannya, lanjutnya, akan dipanggil untuk dilakukan pemeriksaan serta penjatuhan hukuman disiplin sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

"Terhadap atasan yang tidak melakukan pemantauan dan/atau tidak menindaklanjuti pelanggaran disiplin juga akan dijatuhi hukuman disiplin," pungkas Saefullah.(OL-5)

Baca Juga

ANTARA FOTO/Iggoy el Fitra

Penurunan Kepatuhan Prokes di Sejumlah Daerah Perlu Dicermati

👤Mediaindoensia.com 🕔Minggu 24 Oktober 2021, 17:00 WIB
Perlu upaya bersama semua pihak untuk tetap mengoptimalkan perlindungan kesehatan, mengingat pandemi adalah perang panjang dan ancaman...
MI/ANDRI WIDIYANTO

Mulai Buka, Sekitar 14 Ribu Orang Kunjungi Taman Margasatwa Ragunan

👤Selamat Saragih 🕔Minggu 24 Oktober 2021, 16:59 WIB
Jumlah pengunjung Taman Margasatwa Ragunan (TMR), Jakarta Selatan, sejak dibuka pada hari pertama dan kedua hingga hari ini atau Minggu...
MI/RAMDANI

Pemprov DKI Tegaskan Reklamasi Pulau Telah Dihentikan

👤Putri Anisa Yuliani 🕔Minggu 24 Oktober 2021, 16:45 WIB
Keputusan penghentian reklamasi tersebut dilakukan melalui kajian ilmiah mendalam yang dilakukan Pemprov...

E-Paper Media Indonesia

HALAMAN FOKUS EKSTRA 4 HALAMAN

Fokus Edisi

Krisis Energi Eropa akan Memburuk

Jika situasinya tidak membaik dalam beberapa bulan ke depan, ada potensi krisis ekonomi yang menghancurkan

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya