Aturan Mudik dan PSBB Multitafsir Bingungkan Daerah

MUNCULNYA berbagai aturan dan protokol untuk mengatur dan membatasi pergerakan masyarakat guna memutus rantai penularan virus korona dari pemerintah pusat dikeluhkan pemerintah daerah. Pemerintah daerah penyangga Ibu Kota menilai penerapan PSBB dan larangan mudik belum maksimal dan cenderung memunculkan celah untuk melanggar.

Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Kota Bekasi Dadang Ginanjar Samsupraja, Kadishub Depok Dadang Wihana, Kadishub Kota Bogor Eko Prabowo dan Kadishub Kota Tengerang Wahyudi Iskandar, pada diskusi daring Antisipasi Menghadapi Mudik Lokal Lebaran Lintas Wilayah Jabodetabek, Rabu (6/5)

"Ada beberapa catatan dalam penerapan PSBB ini salah satunya seperti di bulan ramadan kalau sore itu tambah rame orang cari takjil ini yang tidak bisa ditangani tapi kami tidak bisa cegah itu," ujar Kadishub) Kota Bekasi Dadang Ginanjar Samsupraja.

Dalam prakteknya banyak masyarakat yang mengambil celah saat PSBB diterapkan. Tetapi saat larangan mudik dan pengaturan jarak tidak diterapkan maka mudik lokal akan terjadi besar-besaran.

"Memang kita belum maksimal. Seperti dua suami istri karena dilarang berboncengan mereka justru keluar dengan motor sendiri-sendiri.  Kemungkinan lebaran akan ramai dan terjadi penumpukan. Inilah yang harus diantisipasi. Harus tegas dilarang," tegasnya.

Peryataan senada disampaikan juga oleh Kadishub Kota Depok Dadang Wihana  dan Kadishub Kota Bogor Eko Prabowo. Keduanya meminta kepada pemerintah pusat untuk tidak menciptakan aturan yang multitafsir dan membingungkan pemerintah daerah.

"Semua dikeluhkan untuk terapkan sanksi. Banyak warga yang tanya. Maka kami mohon dengan dibukanya moda transportasi agar tidak muktitafsir di lapangan. Dikhawatirkam sulit diimplementasikan di lapangan karena ada celah multitafsir," ungkap Dadang.  

Lantaran itu, Kadishub Kota Tengerang Wahyudi Iskandar berharap ada irama yang sama dalam menerapkan pembatasan tersebut.

"Kita harus bersepakat. Harus ada irama yang sama melakukan pembatasan ini. Kami sudah menjalankan regulasi dan protokoler yang selama ini diamanatkan tapi kami masih kecolongan seperti keramaian di pasar. Maka penting sekali ada ketegasan," tuturnya.

Sementara itu, budayawan JJ Rizal berpendapat pemerintah seharusnya juga menyiapkan langkah secara kultural dalam menerapkan pembatasan jarak.

"Di tengah kondisi ini kita hadapi peristiwa budaya yang besar (mudik lebaran). Belum ada saya dengar kampanye besar tentang peristiwa kebudayaan, semua yang dilakukan berdasarkan aturan hukum. Padahal ini adalah peristiwa budaya maka solusinya juga dengan kultural peristiwa budaya," paparnya.

Baca Juga: DPRD: Kaji Ulang Putusan Kemenhub Tentang Izin Transportasi

Mudik sambungnya merupakan peristiwa budaya yang mewajibkan kerumunan yang bergerak menuju ruang asal. Keterlibatan struktur nonformal dalam hal ini menjadi poin penting.

"Misalnya bisa dengan  melibatkan strutur nonformal. Kita mempunyai struktur budaya  di tiap kampung pasti punya kekuatan struktur budaya itu. Dengan menggunakan tokoh," tukasnya. (OL-13)

Baca Juga: Kemenhub Atur Kembali Mekanisme Larangan Mudik