Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi DKI Jakarta Andri Yansyah meminta Kementrian Perindustrian (Kemenperin) berani memberikan sanksi bagi perusahaan yang melanggar aturan protokol kesehatan pencegahan covid-19.
Pasalnya, sampai saat ini tercatat 900 perusahaan mendapatkan izin operasional dan mobilitas kegiatan industri (IOMKI) selama pembatasan sosial berskala besar (PSBB).
"Kemenperin jangan hanya keluarkan IOMKI saja, tapi juga punya peran dalam mengawasi protokol covid-19 terhadap perusahaan yang diberikan IOMKI. Termasuk didalamnya beri sanksi," ungkap Andri, Senin (27/4).
Andri mengaku terkejut dengan semakin banyaknya perusahaan yang diizinkan beroperasi oleh Kemenperin. Padahal, lanjutnya, tujuan PSBB untuk membatasi aktivitas warga.
"Kan dia (Kemenperin) yang memberikan izin. Jadi, dia juga harus punya tanggung jawab mengawasi dan memberikan sanksi gitu. Nah, pengawasannya harus bareng-bareng, kita diikutsertakan juga atau jangan dia doang," tukas Andri.
Baca juga: Anies Pulangkan 52 Tunawisma dari GOR Tanah Abang
Andri juga menyebut saat ini jumlah warga DKI yang terpapar covid-19 terus bertambah. Hari ini mencapai 3.832 kasus. Jangan sampai, sambungnya, pihak rumah sakit kewalahan merawat pasien karena adanya aktivitas perkantoran yang semakin masif.
"Jumlah penderita sudah banyak. Tenaga medis sudah kewalahan. Itu yang harus kita cermati. Jadi, yang kita perangi tidak hanya penyakitnya. Masalah serius covid-19 tuh, tapi yang paling sadis adalah penyebarannya," jelas Andri.
Meski begitu, Andri mengakui pendapatan asli daerah (PAD) DKI banyak dari kantung pajak penghasilan perusahaan. Namun, Kemenperin diminta selektif dalam memberikan IOMKI selama PSBB yang berlangsung hingga 22 Mei.
"Memang pemerintah DKI juga kan lebih banyak PAD bersumber dari sana kan. Tapi dengan kondisi situasi covid-19 ini, betul-betul harus diselaraskan. Jadi, kepentingan kesehatan harus sejalan dengan kepentingan perekonomian," pungkas Andri. (OL-14)
Layanan langsung pembuatan NIB tersebut dilaksanakan melalui program Sarana Kemudahan Izin Cepat untuk Pelaku Usaha Beraksi On the Spot (Sakiceup Boss
Pengawasan merupakan bagian penting agar tak terjadi adanya pelaku usaha yang sudah beraktivitas tapi perizinannya belum ditempuh.
Dinas Penanaman Modal dan PTSP (DPMPTSP) DKI Jakarta mengampanyekan urus perizinan #BisaDariRumahsebagai upaya pencegahan penyebaran covid-19.
Jumlah perusahaan yang beroperasi selama penerapan PSBB di Jakarta pun semakin bertambah.
Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi DKI Jakarta Andri Yansyah mengungkapkan saat ini sudah 900 perusahaan diizinkan beroperasi oleh Kemenperin
Kasus penyakit autoimun mengalami peningkatan setelah pandemi covid-19. Hal ini diungkapkan oleh seorang dokter spesialis penyakit dalam dan konsultan alergi imunologi
JUMLAH total kasus covid-19 di Jawa Barat, saat ini mencapai 427 kasus. Daerah dengan penjangkitan tertinggi ialah Kota Depok dengan 66 kasus, dan Kota Bandung sebanyak 63 kasus.
PEMERINTAH Kota Tasikmalaya terus berusaha melakukan antisipasi terkait lonjakan kasus Covid-19 yang kembali muncul di Jawa Barat.
Namun, pascapandemi kondisi perkembangan angka kemiskinan secara bertahap terus membaik.
Melalui Dinas Kesehatan, Kota Bandung kini memperkuat seluruh lini kesiapsiagaan demi melindungi warganya.
Masyarakat harus selalu waspada serta selalu menjaga pola hidup sehat bersih (PHBS).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved