Headline
Pada perdagangan kemarin, rupiah menguat tipis dan ditutup di level Rp16.936 per dolar AS.
Pada perdagangan kemarin, rupiah menguat tipis dan ditutup di level Rp16.936 per dolar AS.
Kumpulan Berita DPR RI
Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi DKI Jakarta Andri Yansyah meminta Kementrian Perindustrian (Kemenperin) berani memberikan sanksi bagi perusahaan yang melanggar aturan protokol kesehatan pencegahan covid-19.
Pasalnya, sampai saat ini tercatat 900 perusahaan mendapatkan izin operasional dan mobilitas kegiatan industri (IOMKI) selama pembatasan sosial berskala besar (PSBB).
"Kemenperin jangan hanya keluarkan IOMKI saja, tapi juga punya peran dalam mengawasi protokol covid-19 terhadap perusahaan yang diberikan IOMKI. Termasuk didalamnya beri sanksi," ungkap Andri, Senin (27/4).
Andri mengaku terkejut dengan semakin banyaknya perusahaan yang diizinkan beroperasi oleh Kemenperin. Padahal, lanjutnya, tujuan PSBB untuk membatasi aktivitas warga.
"Kan dia (Kemenperin) yang memberikan izin. Jadi, dia juga harus punya tanggung jawab mengawasi dan memberikan sanksi gitu. Nah, pengawasannya harus bareng-bareng, kita diikutsertakan juga atau jangan dia doang," tukas Andri.
Baca juga: Anies Pulangkan 52 Tunawisma dari GOR Tanah Abang
Andri juga menyebut saat ini jumlah warga DKI yang terpapar covid-19 terus bertambah. Hari ini mencapai 3.832 kasus. Jangan sampai, sambungnya, pihak rumah sakit kewalahan merawat pasien karena adanya aktivitas perkantoran yang semakin masif.
"Jumlah penderita sudah banyak. Tenaga medis sudah kewalahan. Itu yang harus kita cermati. Jadi, yang kita perangi tidak hanya penyakitnya. Masalah serius covid-19 tuh, tapi yang paling sadis adalah penyebarannya," jelas Andri.
Meski begitu, Andri mengakui pendapatan asli daerah (PAD) DKI banyak dari kantung pajak penghasilan perusahaan. Namun, Kemenperin diminta selektif dalam memberikan IOMKI selama PSBB yang berlangsung hingga 22 Mei.
"Memang pemerintah DKI juga kan lebih banyak PAD bersumber dari sana kan. Tapi dengan kondisi situasi covid-19 ini, betul-betul harus diselaraskan. Jadi, kepentingan kesehatan harus sejalan dengan kepentingan perekonomian," pungkas Andri. (OL-14)
DPR mendukung penuh pemerintah yang telah menerbitkannya PP No 28/2025 karena dinilai memberikan efisiensi proses pemberian perizinan berusaha.
Presiden secara tegas juga meminta agar setiap proses perizinan tidak boleh menciptakan birokrasi yang panjang, tidak efisien, dan menimbulkan biaya tinggi.
Langkah ini diambil sebagai jawaban atas berbagai keluhan pelaku usaha waralaba di daerah yang selama ini terhambat oleh proses administratif yang lambat dan tidak seragam antardaerah.
Dijelaskan Lucky, ribuan perizinan yang telah ditandatanganinya mencakup berbagai sektor usaha dan mulai dari skala kecil hingga menengah.
Surat Izin Usaha Mikro, Contoh & Cara Membuat. SIUMK: Panduan lengkap cara membuat Surat Izin Usaha Mikro. Contoh terpercaya, proses mudah, bisnis lancar!
Ia menjelaskan, salah satu langkah pencegahan yang dilakukan adalah melakukan vaksinasi untuk kepada masyarakat.
Bencana banjir di Sumatra memicu kritik terhadap respons pemerintah. Sosok almarhum Achmad Yurianto kembali dikenang atas perannya sebagai juru bicara pemerintah saat pandemi Covid-19.
Termometer perlu disterilisasi untuk membunuh kuman dan bakteri jika digunakan pada banyak orang.
DALAM beberapa minggu terakhir, rumah sakit dan klinik di wilayah Jabodetabek mencatat peningkatan signifikan pasien dengan gejala flu yang mirip covid-19.
KEPALA Biro Komunikasi dan Persidangan Kemenko PMK, Budi Prasetyo, mengatakan pemerintah berencana pola penanganan tuberkulosis (Tb)) akan dilakukan secara terpadu seperti covid-19.
MENTERI Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengusulkan data program keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG) dilaporkan secara rutin seperti laporan covid-19 pada saat pandemi lalu.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved