DKI Akui Kewalahan Awasi Ratusan Perusahaan Selama PSBB

MESKI sudah menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), Pemprov DKI harus mengawasi ratusan perusahaan yang beroperasi. Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi DKI Jakarta Andri Yansyah mengakui sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki terbatas.

"Kalau bicara itu, tidak memadai. Karena jumlah perusahaan kan sangat banyak. Makanya kita melakukan strategi untuk pengawasannya di perusahaan-perusahaan besar," ujar Andri saat dihubungi, Rabu (22/4).

Andri memiliki 58 personel Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan. Saat menyidak ke perusahaan-perusahaan, ada pembagian kerja atau shift. Ia mencontohkan, dari 58 orang itu dibagi menjadi dua tim.

Tim pertama menerjunkan 29 orang yang menyidak ke perusahaan. Sisanya baru bekerja di hari berikutnya. Ditargetkan, satu pengawas bisa melakukan pengawasan ke dua perusahaan selama PSBB.

"Kami tidak bisa menerapkan secara full harus setiap hari bekerja, dari pagi sampai sore. Takutnya dia kelelahan ditambah rasa takut. Oleh karenanya, kami punya strategi itu," jelas Andri.

Andri mengatakan berdasarkan data terkini, jumlah perusahaan yang wajib lapor ketenagakerjaan ada 78.202 perusahaan, dengan 33.600 perusahaan besar.

Per 22 April, Disnaker DKI melakukan inspeksi mendadak ke 433 perusahaan di lima wilayah kota administratif dan satu kabupaten di DKI Jakarta dari awal masa PSBB untuk menanggulangi pandemi Covid-19. Hasilnya, 52 perusahaan ditutup sementara.

"Kami melakukan strategi untuk pengawasannya di perusahaan-perusahaan besar, misalnya perusahaan yang banyak pekerjanya dan berada di kawasan protokol," pungkas Andri. (OL-1)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Basuki Eka Purnama