Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
PENERAPAN Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) hampir pasti diperpanjang oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Namun, menurut Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Zita Anjani menilai perizinan perusahaan oleh Kementrian Perindustrian (Kemenperin) jadi momok.
"Seharusnya Kemenperin pada saat ini jangan memberi izin buka perusahaan yang tidak termasuk dalam 11 sektor usaha yang boleh beroperasi," ujad Zita saat dihubungi, Jakarta, Rabu (22/4).
Baca juga: Larang Mudik, Pemerintah Perlu Realisasikan Kompensasi
Kemenperin, katanya, harus mengevaluasi kembali izin perusahaan yang sudah diberikan sudah tepat atau belum. Dalam aturan PSBB, Zita menyebut tidak semua perusahaan diizinkan beroperasi.
Diketahui, ada 200 lebih perusahaan yang mendapatkan izin dari Kemenperin. Hal ini lah, sebut Zita yang bisa membuat pembatasan sosial gagal.
"KRL penuh, kendaraan umum penuh, bahkan di stasiun kereta orang desak-desakan, itu diakibatkan perusahaan di DKI yang tidak patuh sama kebijakan PSBB," tegas Zita.
Zita menuturkan, selama perusahaan masih banyak beroperasi, kendaraan umum tetap akan penuh. Pun jalanan juga akan semakin ramai.
"Makanya, saya berharap Kemenperin bisa segera mengevaluasi kembali izin itu," pungkasnya.
Diketahui, izin perusahaan untuk beroperasi tertuang dalam Surat Edaran (SE) Menteri Perindustrian No. 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Operasional Pabrik Dalam Masa Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019
Surat Edaran yang diteken Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mewajibkan perusahaan memiliki surat izin operasional selama masa tanggap darurat pandemi Covid-19. (OL-6)
"Iya 200 lebih, detailnya tanya ke Kemenperin. Kalau kami hanya memantau apakah perusahaan itu melaksanakan mekanisme protokol pencegahan Covid-19 atau tidak."
Masih ada perusahaan yang tidak masuk daftar pengecualian, tetapi tetap beroperasi. Sanksi tegas pun diberikan apabila perusahaan itu masih membandel.
"Ya (dicabut). Toh hanya kurang lebih 1 bulan saja. Kecuali produksi bahan-bahan yang memang diperlukan saat pandemi ini," kata Abdul Azis.
"Ini masalah komunikasi. Seharusnya Kemenperin yang mengikuti pemprov karena pemprov yang memegang komando di daerah itu."
Jumlah perusahaan yang beroperasi selama penerapan PSBB di Jakarta pun semakin bertambah.
Akankah keduanya bakal memenangi pertandingan? Seberapa besar faktor Anies dan Jokowi dalam ikut menentukan sang kampiun?
Siapa sebenarnya yang menelikung Anies? Seperti apa takdir politik Anies selanjutnya?
Kasus pencatutan KTP dalam Pilkada Jakarta kali ini ialah perkara serius, amat serius.
Acara ini menjadi yang terbesar dalam rangkaian UIQ Universe dengan lebih dari 1.400 pelanggan hadir untuk menyambut resmi kehadiran UIQ di pasar Indonesia.
Saat berlari, tubuh melepaskan tidak hanya cairan melalui keringat, tetapi juga mineral penting seperti kalsium, magnesium, natrium, dan kalium.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved