Kemendagri: Anggaran Penanganan Covid-19 di Jakarta Paling Besar

KEMENTERIAN Dalam Negeri (Kemendagri) mengungkapkan anggaran yang disediakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk penanganan virus korona (covid-19) tercatat Rp 10,6 triliun.

Plt Dirjen Keuangan Daerah Kemendagri, Mochamad Ardian Noervianto, menilai anggaran tersebut paling besar di antara daerah lain.

"Rp 10,6 triliun itu untuk tiga hal, yakni penanganan kesehatan, dampak ekonomi dan jaringan pengaman sosial. Memang DKI yang terbesar karena posisi APBD DKI juga paling besar," ujar Ardian saat dihubungi, Selasa (15/4).

Baca juga: Anies Tetapkan Jakarta Tanggap Darurat Bencana Covid-19

Anggaran sebesar Rp 10,6 triliun merupakan hasil alokasi anggaran tertentu (refocusing) dan realokasi APBD. Hal ini sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan Covid-19 di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Dari anggaran Rp 10,6 triliun, Pemprov DKI mengalokasikan Rp 1,6 triliun untuk penanganan kesehatan. Lalu untuk penanganan dampak ekonomi sebesar Rp 1,3 triliun, jaring pengaman sosial sebesar Rp 325 miliar dan dana hibah (bantuan sosial) sebesar Rp 6,2 triliun.

Lebih lanjut, Ardian mengatakan realokasi anggaran selain dari APBD, bisa diperoleh dari dana transfer.

Baca juga: Karena Covid-19, Pergerakan Dari-Menuju Jakarta Harus Dibatasi

"Namun, sumbernya belum bisa diprediksi. Karena PAD jatuh, dana transfer dikurangi. Mau tidak mau, mereka mengira-ngira itu angka di atas kertas, bukan berarti uang itu ada," jelasnya.

Alokasi anggaran tersebut dalam bentuk sejumlah kegiatan di setiap SKPD, belanja tak terduga (BTT) dan hibah. Pemerintah daerah diminta melakukan refocusing dan realokasi anggaran untuk penanganan covid-19, selambatnya tujuh hari setelah instruksi Mendagri keluar.

Apabila daerah tak kunjung melaksanakan refocusing dan realokasi anggaran, petugas Aparat Pemeriksa Internal Pemerintah (APIP) dan Inspektorat Jenderal Kemendagri akan melakukan pemeriksaan.(OL-11)